Menteri Nusron Wahid Bakal Copot Pejabat yang Terlibat Kasus Pagar Laut

JAKARTA, todaynews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa dirinya akan mencopot seluruh pejabat BPN yang terbukti terlibat dalam kasus penyalahgunaan sertifikat tanah pagar laut Bekasi.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan investigasi internal untuk mengungkap oknum yang bermain dalam kasus ini.

“Investigasi terhadap aparat kami di Bekasi sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan, ada beberapa orang yang akan diberhentikan. Jumlahnya berapa saya lupa, tapi tadi pagi saya sudah menerima laporan dari Inspektorat Jenderal,” ujar Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Modus Penyelewengan dalam Kasus Pagar Laut Bekasi

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan jabatan dalam penerbitan sertifikat tanah di wilayah pagar laut Bekasi. Modusnya melibatkan manipulasi nomor induk bidang (NIB) pada 89 sertifikat yang awalnya dimiliki oleh 84 pihak.

Luas tanah dari 89 sertifikat tersebut semula hanya 11,6 hektare, namun saat dipindah ke area pagar laut, luasnya membengkak menjadi 79,6 hektare. Tak hanya itu, jumlah pemiliknya pun menyusut drastis, dari 84 pihak menjadi hanya 11 pihak.

Penyelewengan dalam Program PTSL

Menteri Nusron Wahid menjelaskan bahwa tanah-tanah yang terindikasi bermasalah ini diperoleh melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam sistem ini, pemegang akun biasanya adalah Kepala Kantor BPN atau Kepala Seksi. Namun, dalam kasus ini, ada dugaan bahwa oknum di tim ajudikasi tingkat kabupaten juga turut berperan dalam memanipulasi data.

“Yang memegang akun itu kalau bukan Kepala Kantor, ya Kepala Seksi. Tapi ternyata dalam program PTSL, tim ajudikasi di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten juga bisa memiliki akses akun,” jelas Nusron.

Menurutnya, praktik kecurangan ini dilakukan oleh pihak-pihak di tingkat bawah, bukan oleh pejabat eselon 1 atau eselon 2.

“Permainannya ada di bawah, di kantor tanah Bekasi. Mereka yang memindahkan peta dari darat ke laut,” tegas Nusron.

Langkah Tegas Pemerintah

Nusron Wahid memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap kasus ini. Selain mencopot pejabat yang terlibat, pihaknya juga akan menindak tegas semua pihak yang berkontribusi dalam praktik penyelewengan ini.

“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika ada yang terbukti bermain, pasti akan kami tindak tegas,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena berpotensi merugikan negara serta masyarakat yang terdampak. Dengan investigasi yang telah selesai, publik kini menanti langkah konkret dari Kementerian ATR/BPN dalam menegakkan hukum dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.