x

KPK Nilai Pilkada Lewat DPRD Lebih Rawan Transaksi Kekuasaan

waktu baca 2 menit
Minggu, 8 Feb 2026 09:00 696

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki risiko korupsi yang lebih besar dibandingkan pilkada langsung. Penilaian tersebut didasarkan pada konsentrasi pengambilan keputusan di lingkar elite politik daerah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD berlangsung di ruang-ruang terbatas. Kondisi itu dinilai membuka peluang praktik transaksi kekuasaan.

“Pengambilan keputusan ada di ruangan komisi, ruangan fraksi, ruangan DPRD, dan ruang sidang,” kata Setyo di Kompleks Parlemen, Sabtu (7/2/2026). “Menurut kami, ini semakin besar risiko transaksi kekuasaannya,” ujarnya.

Setyo menyebut sistem tersebut rawan melahirkan praktik transaksional karena aktor pengambil keputusan sangat terbatas. Hal ini berbeda dengan pilkada langsung yang melibatkan partisipasi publik secara luas.

Menurut KPK, risiko tersebut berkaitan dengan fenomena state capture corruption. Fenomena ini terjadi ketika kebijakan publik dikendalikan oleh kelompok tertentu.

Dalam konteks pilkada melalui DPRD, kepala daerah terpilih dinilai berpotensi lebih bergantung pada elite politik daerah. Ketergantungan itu dinilai dapat menggeser orientasi pelayanan dari kepentingan publik.

Setyo menilai relasi politik semacam itu berisiko melemahkan fungsi pengawasan. Kepala daerah bisa merasa memiliki kewajiban politik kepada pihak yang memilihnya.

Akibatnya, akuntabilitas terhadap masyarakat luas berpotensi terpinggirkan. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang transparan.

Setyo mengibaratkan sistem pemilihan lewat DPRD seperti piramida terbalik. Segelintir elite memiliki kewenangan besar yang berdampak pada jutaan warga.

“Selama monopoli dan diskresi itu tinggi sementara akuntabilitas rendah, maka korupsi akan terus berulang apa pun sistem pilkadanya,” kata Setyo. Pernyataan itu menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan pengawasan.

Di sisi lain, KPK juga mencatat sejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjerat operasi tangkap tangan. Penindakan tersebut kerap dijadikan bahan evaluasi terhadap sistem pilkada langsung.

Situasi itu memunculkan kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun hingga kini, pemerintah dan DPR menegaskan belum ada rencana perubahan regulasi.

Pada 19 Januari 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan belum ada agenda revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pemerintah pun menegaskan arah kebijakan tidak didorong kepentingan politik jangka pendek.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut komunikasi pemerintah dan DPR masih sebatas pertukaran pandangan. “Pemerintah berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Prasetyo.

 

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA