x

Komisi XI: Pengawasan DPR Diperlukan untuk Kendalikan Inflasi-Stabilisasi Harga

waktu baca 2 menit
Kamis, 25 Des 2025 22:30 503

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan ekonomi nasional, terutama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diperlukan fungsi pengawasan DPR melalui Komisi XI.

“Momentum libur Natal dan Tahun Baru selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, pengawasan DPR diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga benar-benar berjalan efektif di lapangan,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan dan penganggaran, tetapi mencakup evaluasi implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi pada periode Nataru sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan otoritas dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran konsumsi dan pengendalian inflasi.

“Stabilitas makroekonomi tidak boleh hanya bergantung pada niat baik kebijakan, tetapi harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan terukur, terlebih pada periode dengan tekanan inflasi musiman seperti saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun juga menekankan pengawasan DPR mengarah kepada tindakan untuk memastikan indikator makro ekonomi berdampak langsung pada penguatan ekonomi riil.

Komisi XI, kata Misbakhun, mengawal kebijakan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, kelancaran konsumsi domestik, serta perlindungan kelas menengah agar aktivitas ekonomi selama Nataru tetap terjaga tanpa memicu lonjakan harga.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka, namun kualitasnya harus tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga daya beli dan menikmati momentum konsumsi secara wajar.

“Kepercayaan publik adalah modal utama stabilitas ekonomi dan itu hanya bisa dijaga melalui pengawasan yang tegas, konsisten, dan berbasis data,” ucap Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI terus memantau kebijakan ekonomi untuk terus berjalan di sisi pemerintah secara akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika musim serta berorientasi kepada stabilitas harga, hingga daya beli masyarakat tetap terjaga selama jangka menengah dan panjang.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

12 hours ago
1 day ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
3 days ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA