x

Komisi VI DPR Soroti Anggaran Pencitraan Pertamina

waktu baca 2 menit
Rabu, 12 Mar 2025 15:10 459

TODAYNEWS.ID – Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama jajaran Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan subholding pada Selasa (11/3/2025).

Rapat ini membahas evaluasi kinerja korporasi, terutama pasca mencuatnya kasus korupsi tata kelola minyak yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR menyoroti kualitas pelayanan Pertamina serta dampak yang dirasakan konsumen akibat isu Pertamax oplosan.

Mereka juga mempertanyakan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menilai permintaan maaf Pertamina terkait kasus Pertamax oplosan belum cukup.

Ia mengapresiasi adanya konferensi pers, namun menegaskan bahwa tindakan nyata lebih dibutuhkan.

“Saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers yang meminta maaf atas kejadian Pertamax oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak,” ujar Mufti dalam rapat yang disiarkan di YouTube TV Parlemen, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, jika Pertamina benar-benar merasa bersalah, maka perusahaan harus menunjukkan kesungguhan melalui perbaikan layanan. Permintaan maaf, kata dia, tidak boleh hanya sekadar formalitas.

Mufti juga mengkritik keputusan Pertamina menggandeng anak Deddy Corbuzier dalam strategi pemulihan citra. Ia menilai langkah ini tidak efektif dan justru melukai perasaan rakyat.

“Tidak cukup pula hanya menggandeng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat,” tegasnya.

Soroti Anggaran untuk Buzzer

Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan anggaran perusahaan untuk meng-endorse kreator konten otomotif seperti Fitra Eri dan membayar buzzer.

Menurutnya, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk mengganti kerugian konsumen.

“Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer, Pak. Dari pada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer dan endorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya digunakan untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami,” lanjut Mufti.

Kritik dari DPR ini mencerminkan besarnya tekanan terhadap Pertamina untuk lebih transparan dan bertanggung jawab.

Publik menantikan langkah konkret perusahaan dalam menangani krisis yang sedang terjadi.

Dengan kepercayaan masyarakat yang dipertaruhkan, Pertamina diharapkan dapat segera memberikan solusi yang lebih substansial.

Keputusan terkait strategi komunikasi dan pengelolaan anggaran juga perlu ditinjau ulang agar lebih tepat sasaran.

 

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA