x

Komisi IX Murka Dengar Kabar Praktik Perbudakan di Kapal Tuna

waktu baca 2 menit
Sabtu, 7 Mar 2026 18:00 493

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh atas temuan mengejutkan terkait dugaan kerja paksa pada sektor ekspor perikanan nasional dalam rantai pasok tuna Indonesia-Australia.

Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia, mengungkapkan bahwa 25 Awak Kapal Perikanan (AKP) yang bekerja di 17 kapal penangkap tuna berbendera Indonesia bekerja hingga 21 jam per hari tanpa istirahat yang cukup dan terlindungi dari komunikasi luar.

Neng Eem pun menegaskan, bahwa masalah ini merupakan noda besar bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia.

“Kita tidak bisa diam ketika ada warga negara kita yang diduga mengalami kerja paksa bahkan perpisahan,” kata Neng Eem dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/3/2026).

Ia meminta pemerintah tidak menutup mata demi hanya menjaga angka ekspor, sementara hak asasi manusia para pelaut diperas di tengah laut.

“Negara harus hadir memastikan perlindungan pekerja berjalan dan tidak ada lagi praktik berkemah di sektor mana pun,” tegas Neng Eem.

Tak hanya fisik yang diperas, para pekerja ini juga diduga menjadi korban manipulasi finansial. Skema bagi hasil yang gelap serta praktik pinjaman uang yang dimanipulasi membuat para pelaut ini terjebak dalam lingkaran jeratan utang yang tak berujung.

“Jangan sampai kita hanya mengejar keuntungan dari ekspor perikanan, sementara pekerja kita menjadi korban sia-sia. Ini bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Neng Eem mengingatkan bahwa praktik buruk dalam rantai pasok global dapat memicu sanksi hingga boikot internasional terhadap produk perikanan Indonesia.

Ketua Fraksi PKB MPR RI itu juga mendesak untuk segera dilakukan Investigasi menyeluruh dan koordinasi lintas kementerian sebagai harga mati untuk menyelamatkan martabat negara di pasar global.

Ia menuntut pemerintah segera melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan atau pemilik kapal yang terbukti melakukan pelanggaran berat tersebut.

“Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Pastikan investigasi dilakukan secara serius agar praktik kerja paksa tidak terjadi lagi di industri perikanan kita. Reputasi kita sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA