x

Komisi II Apresiasi Putusan MK Pisah Pemilu Nasional dan Daerah

waktu baca 2 menit
Jumat, 27 Jun 2025 10:32 567

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf buka suara soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah resmi memisahkan penyelenggaraan Pemilu nasional dengan Pemilu daerah atau Pilkada.

Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Dede itu mengaku mengapresiasi keputusan MK yang telah memisahkan tahapan proses pelaksanaan dan penyelengaraan Pemilu nasional dengan daerah tersebut.

Dede memastikan bakal segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengkaji lebih dalam soal poin-poin yang dalam putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Ya kita apresiasi apapun juga keputusan MK, ini harus kita laksanakan dengan baik dan ketika itu nanti diminta dilakukan rekayasa undang-undang oleh DPR, dalam konteks ini misalnya Komisi II tentu kita akan kaji sebaik-baiknya,” kata Dede, dikutip Jumat (27/6/2025).

Di sisi lain, menurut Dede putusan MK itu telah menjadi solusi terkait masalah yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak yang digelar pada 2024 lalu.

Ia menilai, putusan MK itu telah sejalan dengan usulan-usulan yang disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi II terkait proses tahapan dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat ini menggelar rapat dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan MK terkait pemisahan penyelengaraan pemilu nasional dan daerah itu.

“Memang sebetulnya masalah soal format, kita sebut rezim pemilu nasional dan rezim pemilu daerah ini memang sudah sering kita diskusikan di Komisi II,” ungkap Dede.

“Saya sendiri juga pernah mengusulkan sebaiknya lebih dari 1,5 tahun jadi antara 2-2,5 tahun. Dan ini mungkin ya sesuai dengan apa yang disampaikan hasil keputusan MK,” tandas Dede. (GIB)

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

14 hours ago
1 day ago
2 days ago
2 days ago
2 days ago
4 days ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA