Ketum Muhammadiyah Minta KDM Kaji Ulang Program Kirim Siswa ke Barak
Caption: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Instagram @haedarnashofficial TODAYNEWS.ID – Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Haedar itu menilai pengkajian ulang itu sangatlah penting dilakukan dalam rangka untuk menekankan substansi dari tujuan pengiriman siswa ke barak tersebut.
Sebab menurut Haedar, pembentukan kedisiplinan anak-anak tidak melulu harus dilakukan secara fisik namun juga dapat didorong dengan kajian ilmu-ilmu pengetahuan mumpuni lewat kurikulum pendidikan.
“Semestinya dikaji ulang lah, jadi pendidikan barak itu supaya tidak artifisial, kemudian tidak hanya fisik. Disiplin itu kan tidak otomatis fisik, tapi mentalitas,” kata Haedar dikutip pada Senin (26/5/2025).
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Di sisi lain, Haedar juga meminta Dedi Mulyadi membuka dialog dengan pihak Kemendikdasmen dengan harapan sama-sama dapat memberikan saran dan masukan terutama untuk mengatasi atau mencegah kenakalan remaja.
“Dan kalau boleh saya sarankan, Pak Gubernur (Demul), berdialog dengan Kemendikdasmen supaya apa yang dilakukan itu dalam koridor sistem pendidikan nasional dan hasilnya baik,” terang Haedar.
Meski begitu, Haedar mengaku turut mengapresiasi semangat yang dibangun oleh Dedi Mulyadi melalui kebijakan pengiriman siswa ke barak yang dinilai sebagai pembentukan disiplin terhadap siswa.
Namun menurut Haedar, program itu meski dikaji lebih dulu melalui berbagai aspek sebelum resmi diterapkan kepada seluruh siswa di Jawa Barat.
Hal itu lantaran menurut Haedar, keputusan perubahan kurikulum dan sistem pendidikan sebaiknya harus didasari dengan kajian dan naskah akademik yang dibahas seluruh pemangku kepentingan.
Haedar menambahkan sebagai pihak pemangku kebijakan, baik Pemda, Pemkot maupun Pemerintah Pusat harus dapat beradaptasi untuk meminta saran dari seluruh stakeholder terutama dalam membuat suatu program ke masyarakat.
“Untuk mengkritisi, memberi masukan secara akademik. Supaya apa, hasilnya yang terbaik biarpun tidak sempurna, tapi secara objektif itu mewadahi pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat. Nah, kita kurang di situ,” tutup Haedar. (GIB)
Pos terkait
