x

Ketua Komisi II Dipanggil Pimpinan DPR Bahas Putusan MK Pisah Pemilu

waktu baca 2 menit
Senin, 30 Jun 2025 14:51 358

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengaku dipanggil pimpinan DPR RI untuk membahas putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah.

“Tadi kami baru saja diundang oleh pimpinan DPR, bapak Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan yang lain, membicarakan terkait dengan respons DPR soal putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang memberikan gambaran kepada kita bahwa pemilu ke depan harus dilakukan dengan dua model pemilu,” katanya kepada wartawan, Senin (30/6/2025).

Berdasarkan putusan MK, pemilu nasional dan daerah dilakukan secara terpisah atau dengan jeda waktu 2 sampai 2,5 tahun. Namun, Rifqi menegaskan, belum ada sikap resmi dari DPR terkait dengan putusan tersebut.

“Izinkan kami melakukan penelaahan secara serius terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,” ujarnya.

DPR, kata Rifqi, akan mengkaji secara mendalam putusan tersebut. Tidak hanya itu, DPR juga akan membandingkan putusan MK sebelumnya terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada.

“Kalau kita bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkesan kontradiktif,” katanya.

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, putusan MK Nomor 55 yang dibacakan pada 2019 dalam pertimbangan hukum memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih 1 dari 6 model keserentakan pemilu.

“Yang 1 dari 6 model keserentakan pemilu itu sendiri sudah kita laksanakan pada pemilu tahun 2024 yang lalu,” jelasnya.

Namun kemudian, pada tahun 2025, MK memberikan amanat kepada pembentuk undang-undang menetapkan 1 model di mana pemilu nasional dan daerah dilaksanakan secara terpisah.

“Tetapi Mahkamah Konstitusi sendiri yang kemudian menetapkan salah satu model ini. Nah karena itu sekali lagi izinkan kami melakukan pendalaman dan penelaahan,” pungkasnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA