Kemendagri Percepat Penegasan Batas 272 Desa di Tiga Kabupaten Sultra

TODAYNEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat penegasan batas desa secara masif di tiga kabupaten di Sulawesi Tenggara, yakni Buton Tengah, Muna, dan Muna Barat.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Bolombo mengatakan, sebanyak 272 desa di tiga Kabupaten tersebut akan mendapatkan percepatan penegasan batas desa melalui Integrated Land Administration and Spatial Planing Program (ILASPP).

“Program ini merupakan hasil kerja sama antara Bank Dunia, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG),” ucap La Ode Ahmad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan, dari jumlah tersebut terdapat 81 desa di Muna Barat, 124 desa di Muna, dan 67 desa di Buton Tengah.

Percepatan penegasan batas desa di tiga kabupaten tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan ILASPP tahap kedua bersama sejumlah kabupaten lainnya, yakni Pati, Klaten, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul.

Sebelumnya, tahap pertama telah dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondo di Sulawesi Utara serta Kabupaten Donggala dan Toli Toli di Sulawesi Tengah.

Sebagai langkah awal untuk memberikan informasi kepada daerah, Kemendagri menggelar Bimbingan Teknis Pengumpulan Data Lingkungan dan Sosial ILASPP Penegasan Batas Desa di 3 Kabupaten. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/9), dan turut dihadiri Bupati Buton Tengah Azhari.

Menurut La Ode Ahmad, informasi awal tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kecamatan dan desa yang berpotensi menghadapi persoalan dalam proses penegasan batas desa.

Ia menjelaskan, bimtek tersebut sekaligus menjadi bagian dari kegiatan pengumpulan data serta pemetaan kondisi lingkungan dan sosial.

“Merekap hasil skrining dalam database KoboToolbox dengan status approved untuk seluruh Kabupaten,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan bimtek menjadi dasar bagi pemerintah daerah (pemda) dan pelaksana bantuan teknis untuk melakukan langkah pencegahan maupun mengurangi potensi masalah di setiap tahapan kegiatan.

Dari hasil penyaringan awal tersebut, kata dia, ditemukan indikasi desa yang berpotensi memiliki masalah serta desa yang tidak memiliki masalah.

Menurutnya, untuk desa yang terindikasi bermasalah, perlu diperhatikan lokus desa, jenis persoalan, hingga derajat masalah yang dihadapi.

Selanjutnya, dilakukan fasilitasi mediasi guna menyelesaikan persoalan tersebut, sementara hasil akhirnya akan ditetapkan oleh bupati.

“Output utama data awal yang valid, partisipatif, dan siap menjadi dasar rekomendasi penegasan batas desa,” tutur La Ode Ahmad.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan sebelumnya, di Bolaang Mongondow terdapat 11 segmen yang difasilitasi wakil bupati, sedangkan 494 segmen lainnya berhasil mencapai kesepakatan melalui musyawarah desa.

Di Toli-toli, tercatat enam segmen difasilitasi bupati dan 97 segmen lainnya berhasil disepakati melalui musyawarah desa. Donggala memiliki 20 segmen yang difasilitasi bupati dan 272 segmen lainnya berhasil mencapai kesepakatan melalui musyawarah desa.

Dalam kesempatan tersebut, La Ode Ahmad juga mengharapkan dukungan pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Untuk pemerintah kabupaten, ia berharap pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, termasuk memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan pemerintah desa.

Sementara itu, kepada para camat, La Ode Ahmad meminta mereka mengoordinasikan kegiatan skrining serta menyampaikan informasi kepada seluruh desa agar mempersiapkan diri dalam menerima petugas pengumpul data.

“Untuk desa diharapkan koordinatif dalam penyampaian informasi kondisi lingkungan dan sosial sesuai realitas di desa dan masyarakat agar dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dan minimalisasi potensi risiko,” ungkapnya.