Kejagung Terkena Efisiensi Anggaran Rp5,43 Triliun, Kinerja Tetap Jadi Prioritas

TODAYNEWS.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp5,43 triliun dalam restrukturisasi anggaran tahun 2025. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono, efisiensi tersebut meliputi belanja barang sebesar Rp1,99 triliun dan belanja modal sebesar Rp3,44 triliun.

“Sebelumnya, pagu alokasi anggaran Kejagung tahun 2025 adalah Rp24,27 triliun. Setelah pemangkasan, anggaran yang tersedia menjadi Rp18,84 triliun,” ujar Bambang dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2).

Meski mengalami efisiensi, belanja pegawai tetap dipertahankan di angka Rp5,63 triliun, tanpa ada pengurangan.

Strategi Kejagung Hadapi Efisiensi Anggaran

Untuk memastikan efisiensi tidak mengganggu kinerja institusi, Kejagung mengeluarkan sejumlah kebijakan penghematan, antara lain:

• Penghematan operasional perkantoran: Pemakaian listrik dan air lebih efisien, serta pemadaman lampu dan peralatan elektronik di luar jam kerja.

• Optimalisasi teknologi informasi: Penggunaan video conference atau aplikasi rapat daring untuk berbagai pertemuan, evaluasi, dan koordinasi.

• Pembatasan perjalanan dinas: Hanya dilakukan untuk keperluan mendesak yang tidak bisa dilakukan secara daring, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

• Rapat dan koordinasi di kantor: Kegiatan sebisa mungkin dilakukan di lingkungan kantor, kecuali dalam kondisi khusus yang memerlukan tempat lain.

Bambang menegaskan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran, Kejagung tetap berkomitmen memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kerja dan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan,” tegasnya.

Dengan strategi pengelolaan anggaran yang ketat, Kejagung berupaya tetap menjaga efektivitas kerja di tengah kebijakan efisiensi ini.

91 Total Count