x

Soroti Penonaktifan JKN, Legislator Ingatkan Pemerintah Jangan Abaikan Aspek Kemanusiaan

waktu baca 2 menit
Sabtu, 14 Feb 2026 14:20 465

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meity Rahmatia, turut menyoroti penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi pasien berpenyakit kronis yang dilakukan pemerintah baru-baru ini.

Menurutnya, akibat penonaktifan tersebut, sejumlah pasien penyakit kronis yang sedang menjalani cuci darah tiba-tiba harus menangani tagihan biaya dari rumah sakit karena status jaminan kesehatan mereka dicabut.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak populis di kalangan rakyat Indonesia karena terkesan mengabaikan aspek kemanusiaan.

“Sudah seharusnya pihak terkait memutuskan perkara yang terkait langsung dengan masalah hidup dan mati masyarakat secara hati-hati,” kata Meity dalam keterangan yang diterima, Sabtu (14/2/2026).

Karena itu, Meity pun mendukung pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, yang menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang menderita penyakit kronis dan membutuhkan cuci darah, adalah hak hidup dasar yang harus dijamin oleh negara.

Wamen Mugiyanto baru-baru ini mengingatkan bahwa penonaktifan status kepesertaan jaminan kesehatan bagi kelompok rentan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan prinsip hak asasi manusia.

Tindakan yang tidak memperhatikan hak tersebut dapat menyebabkan risiko yang tidak seharusnya terjadi, terutama bagi mereka yang bergantung pada layanan medis seperti cuci darah.

Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi sangat penting dalam memastikan hak hidup dan kesehatan warga negara tetap terjamin.

“Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir untuk memastikan layanan kesehatan dapat terus diakses tanpa hambatan. Kita tahu kondisi rakyat saat ini,” ujar Meity.

Meity menegaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak hidup dan keselamatan setiap warganya.

“Hal ini juga dijamin undang-undang. Menjaga akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh,” sambung Meity.

Untuk itu, Anggota DPR Fraksi PKS ini menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati, menggunakan mekanisme yang lebih baik untuk memverifikasi status jaminan kesehatan, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kita perlu melihat aspek-aspek yang lebih jauh dari sekedar masalah administrasi, yaitu kemanusiaan dan kepedulian terhadap keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Semoga ke depan pelayanan dasar terhadap rakyat kita bisa lebih baik lagi,” tutupnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA