Kejagung Dalami Jejak Riza Chalid yang Diduga Menetap dan Menikah di Malaysia

TODAYNEWS.ID — Kejaksaan Agung menyatakan akan mendalami informasi soal keberadaan Riza Chalid di Malaysia. Riza disebut telah menikah dengan kerabat kesultanan di negara bagian Malaysia.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan semua informasi akan ditelusuri. “Setiap info akan didalami dan dijadikan masukan buat tim penyidik,” ujar Anang.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Mengupas Peran Para Petinggi Bank Daerah pada Kasus Korupsi PT. Sritex, Eks Dirut Bjb Jadi Tersangka

685 Asep Awaludin

Penyidik Kejagung masih belum berhasil memanggil Riza Chalid. Surat panggilan kedua sebagai tersangka tengah disiapkan.

“Akan melakukan pemanggilan kedua terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Anang. Sebelumnya Riza Chalid mangkir dari panggilan pertama.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyebut Riza masih berada di Malaysia. Data imigrasi terakhir menunjukkan keberadaannya di negara jiran itu.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kejagung Ajukan Red Notice untuk Riza Chalid Usai Tiga Kali Mangkir

584 Afrizal Ilmi

MAKI menyebut Riza menetap di Johor dan menikah dengan kerabat sultan. Hal itu disampaikan lewat surat terbuka oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

“Riza Chalid diduga telah lama tinggal di Johor, Malaysia, dan terdapat dugaan telah melakukan pernikahan dengan kerabat kesultanan,” ucap Boyamin.

Dia menduga pernikahan itu terjadi di negara bagian berinisial J atau K. Boyamin juga menunjukkan foto Riza Chalid bersama Anwar Ibrahim dan Sultan Kedah.

MAKI juga mendesak Presiden Prabowo Subianto membawa isu ini dalam kunjungan kenegaraan. Pertemuan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim diharapkan menjadi momentum.

“Kami memohon kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden RI untuk berkenan membahas pemulangan Riza Chalid,” pinta Boyamin.

Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Ia terseret dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

Riza bersama tiga tersangka lain diduga menyepakati penyewaan terminal BBM Merak. Padahal saat itu PT Pertamina belum membutuhkan tambahan penyimpanan.

Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 285 triliun. Angka itu naik drastis dari estimasi awal sebesar Rp 193,7 triliun.