Kasus Keracunan MBG Masih Berlanjut, DPR Desak BGN Terapkan Rekomendasi Ombudsman
Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah. Foto: TODAYNEWS/Dhanis TODAYNEWS.ID – Keracunan massal akibat menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih kembali terjadi di SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (14/10/2025).
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menerapkan rekomendasi Ombudsman RI terkait pelaksanaan program MBG.
Pasalnya kata Neng Eem, dalam sebulan terakhir, tercatat sudah tiga kali kasus keracunan program MBG yang menimpa pelajar di wilayah Bandung Barat.
Menurutnya, penerapan rekomendasi Ombudsman menjadi langkah penting untuk menghentikan berulangnya kasus serupa dan memperbaiki tata kelola program sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“BGN harus bergerak cepat menerapkan rekomendasi Ombudsman,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
“Hasil rapid assessment menunjukkan adanya empat potensi maladministrasi dalam program MBG, yaitu penundaan berlarut, diskriminasi, ketidakmampuan petugas, dan penyimpangan prosedur. Jika rekomendasi ini diabaikan, kasus keracunan akan terus berulang,” lanjutnya.
Ia menambahkan, Ombudsman juga menemukan sejumlah penyebab terjadinya kasus keracunan, antara lain mutu bahan baku yang belum sesuai standar, dan belum adanya Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas.
Selain itu, legislator Fraksi PKB ini menilai proses pengolahan makanan yang tidak konsisten juga distribusi makanan yang tidak tertib masih membebani guru.
“Selain itu, sistem pengawasan yang belum terintegrasi membuat potensi insiden kesehatan semakin tinggi,” imbuhnya.
Ombudsman, kata Neng Eem, telah memberikan saran agar BGN melakukan evaluasi dan penghentian sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat insiden kesehatan, serta memperketat pengawasan untuk mencegah kasus serupa.
Pemenuhan sertifikasi keamanan pangan dan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) secara menyeluruh juga dinilai penting agar tidak lagi terjadi keracunan.
“Evaluasi terhadap SPPG penting untuk menemukan akar masalah dan mencegah kejadian serupa. Pengawasan harus memastikan sertifikasi keamanan pangan dan penerapan SOP berjalan ketat. Jangan biarkan kasus keracunan hanya menjadi angka tanpa evaluasi menyeluruh,” tegas Neng Eem.
Pos terkait
