Jakarta Film Commission Resmi Diluncurkan, Pemprov Dorong Industri Film Nasional

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) di XXI Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/6). Kehadiran JFC menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. Lembaga ini akan memberikan layanan informasi, koordinasi, serta fasilitasi bagi kegiatan produksi film dan audiovisual di ibu kota.

“Sebagai kota sinema, hari ini kami meluncurkan Jakarta Film Commission. Tugasnya mendukung pengembangan ekosistem perfilman, sekaligus memfasilitasi produksi film dan audiovisual di Jakarta melalui layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi industri,” ujarnya.

Untuk mendukung perkembangan industri tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi tontonan film nasional. Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026.

“Kami ingin menyampaikan kepada produser film Indonesia bahwa mulai malam ini pajak tontonan film nasional dikembalikan sebesar 50 persen. Kebijakan ini pernah berlaku pada era gubernur sebelumnya, sempat terhenti karena regulasi, dan kini kami hadirkan kembali,” kata Wagub Rano.

Kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Insentif ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi film nasional, terutama yang diproduksi dan mengambil lokasi syuting di Jakarta.

“Keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi agar semakin banyak membuat film, terutama di Jakarta, sehingga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema dan pusat perfilman nasional,” urainya.

Melalui JFC, Pemprov DKI Jakarta turut menghadirkan platform Filming in Jakarta sebagai layanan terpadu yang mempermudah proses produksi. Layanan tersebut mencakup penyediaan informasi, koordinasi, perizinan, hingga akses ke berbagai lokasi syuting di Jakarta.

Menurut Wagub Rano, kehadiran layanan tersebut diperlukan agar Jakarta semakin kompetitif sebagai lokasi produksi film. Selain itu, JFC diharapkan mampu menarik investasi di sektor industri kreatif, membuka lapangan kerja bagi kru lokal, serta memperkuat citra Jakarta melalui film, serial, dan berbagai karya audiovisual.

“Jakarta Film Commission adalah wujud ekosistem one stop service untuk industri film. Saat ini kami fokus pada program Filming in Jakarta, tetapi ke depan akan dikembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan pelaku industri film,” jelasnya.

JFC berada di bawah PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board (JXB), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pariwisata dan industri kreatif.

Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk mempermudah proses perizinan bagi produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah.

“Kalau lokasi syuting berada di aset milik Pemprov DKI Jakarta, kami akan memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Bahkan, jika diperlukan, kami siap membantu menjembatani kebutuhan produksi dengan pihak lain,” papar Wagub Rano.

Ia menambahkan, minat rumah produksi internasional terhadap Jakarta terus meningkat. Sejumlah produser dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam telah menyatakan ketertarikan untuk memproduksi film di Jakarta.

“Saya baru bertemu dengan sejumlah produser dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Bahkan, Netflix berencana memproduksi enam film di Jakarta. Ini menunjukkan ekonomi kreatif, khususnya perfilman, sedang tumbuh sangat pesat,” katanya.

Wagub Rano optimistis industri film akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kreatif Jakarta. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah penonton film Indonesia sepanjang Januari-Juni 2026 telah mencapai sekitar 36 juta orang dan diproyeksikan menembus 120 juta hingga akhir tahun.

“Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Di banyak negara, jumlah bioskop mulai berkurang karena perkembangan platform digital. Namun di Indonesia, bioskop tetap ramai. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi rumah produksi internasional untuk berinvestasi dan memproduksi film di sini,” pungkasnya.

Aktor sekaligus produser film, Reza Rahadian, menyambut positif peluncuran JFC dan pemberian insentif bagi industri perfilman. Menurutnya, kemudahan perizinan serta transparansi biaya menjadi kebutuhan penting bagi pelaku industri agar proses produksi berjalan lebih efektif.

“Saya menyampaikan kepada Bang Rano bahwa ke depan biaya perizinan di setiap lokasi syuting perlu diumumkan secara transparan. Dengan begitu, pelaku industri mengetahui secara jelas besaran insentif atau potongan yang diberikan sehingga dapat menyusun perencanaan produksi dengan lebih baik,” kata Reza.