Inilah Kesan dan Fokus Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih Usai Dilantik Presiden Prabowo

TODAYNEWS.ID: Sejumlah menteri usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026), menyampaikan kesan sekaligus prioritas kerja yang akan dijalankan dalam mengemban amanah baru di pemerintahan.

Pernyataan para menteri tersebut mencerminkan fokus awal dalam menjalankan amanah baru, mulai dari melanjutkan agenda pembangunan manusia dan kebudayaan, menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika global, hingga memperkuat peran industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bawaslu Ingin Mahasiswa Jadi Mata dan Telinga Pengawasan Pemilu 2029

65 Dhanis

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo kepadanya. Ia menegaskan akan segera melakukan koordinasi untuk mendalami berbagai agenda dan pekerjaan rumah di Kemenko PMK.

“Tentu saja setelah ini saya berkoordinasi dengan Pak Pratik untuk mendalami kemudian membahas hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah di Kementeriaan Koordinator PMK,” lanjutnya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan baik sesuai kewenangan dan arahan Presiden.

Baca Juga

6 hari  lalu

Wacana Pileg Digelar Lebih Dulu, Pengamat Soroti Efek Ekor Jas dan Putusan MK

92 Dhanis

Menko Bahlil mengatakan bahwa hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang perlu terus diperkuat dan dipercepat pelaksanaannya. Untuk itu, koordinasi melalui Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan diarahkan untuk mempercepat eksekusi program-program tersebut.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang Hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa sektor ESDM memiliki keterkaitan yang besar dengan agenda hilirisasi. Selain itu, Bahlil menyebut sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM.

“Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat tahap perkembangan. karena saya melihat bahwa fokus kita kan Hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” imbuh Bahlil.

Sementara itu, mengenai koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa kementerian tersebut tetap merupakan kementerian teknis yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Kalau Menko kan Kemenko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi Kementeriannya Kementerian investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko,” ujarnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Menurutnya, setiap pembantu Presiden harus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dan mandat yang telah diberikan.

“Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu oleh Bapak Presiden, dan dilimpahkan para pembantu-pembantunya dan sebagai pembantu Presiden yang baik akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa dalam sistem presidensial, pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, seluruh keputusan yang telah ditetapkan Presiden perlu dihormati dan dilaksanakan oleh para pembantunya.

“Kita tahu bahwa dalam sistem presidensial, mengangkat memperhatikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden karena itu semua hal yang terjadi, yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kita harus hargai sebagai hak prerogatif Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyoroti dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya, situasi tersebut menghadirkan tantangan besar bagi diplomasi Indonesia. Meski demikian, Indonesia memiliki landasan politik luar negeri (Polugri) yang konsisten sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai perkembangan dunia.

“Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Jadi tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten,” ujar Arrmanatha.

Arrmanatha menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif akan tetap menjadi pijakan Indonesia. Dalam menjalankan amanah barunya, ia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan dan langkah diplomasi yang telah dijalankan Sugiono saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

“Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukan yang jelas yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang telah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sugiono yang sekarang menjadi Pak Menko,” ungkapnya.

Di bidang industri, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memandang amanah yang diterimanya sebagai tugas yang cukup berat. Ia menekankan pentingnya sektor industri menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

“Karena itu, itu mesti kita cari problem-problemnya, lalu kita benahi satu-satu. Terutama industri yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan bisa menjadi pengungkit perekonomian, tentu harus kita utamakan,” ucapnya. ***