x

Ini Daftar 10 RUU Kabupaten/Kota yang Disepakati Komisi II dan Pemerintah Dibawa ke Paripurna

waktu baca 2 menit
Rabu, 23 Jul 2025 15:30 480

TODAYNEWS.ID – Komisi II DPR bersama pemerintah dan Komite I DPD RI sepakat terhadap 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota dibawa ke rapat paripurna dalam waktu dekat untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja (raker) pengambilan keputusan tingkat I Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, pimpinan Komite I DPD RI, Kementerian Hukum, dan Kementerian PPN/Bappenas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Pada rapat hari ini, pemerintah yang diwakili Wamendagri Ribka Haluk, menyampaikan persetujuan 10 RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna mendatang.

Selanjutnya, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, meminta persetujuan 10 RUU tersebut untuk dibawa ke Tingkat II.

“Selanjutnya pimpinan ingin menanyakan kepada kita semua yang hadir di ruangan ini kepada fraksi-fraksi dan pemerintah,” kata Rifqinizamy di ruang rapat Komisi II.

“Apakah 10 Rancangan Undang-Undang yang telah selesai kita bahas bersama dan dapat disetujui menjadi draf final Rancangan Undang-Undang hasil pembicaraan Tingkat I di Komisi II DPR RI yang selanjutnya akan diproses pada pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna yang akan datang, apakah bisa disetujui?” tanya Rifqinizamy.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Berikut daftar 10 RUU Kabupaten/Kota:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo

2. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo

3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara

4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara

5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara

6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara

7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara

8. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara

9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara

10. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

2 days ago
2 days ago
3 days ago
3 days ago
3 days ago
5 days ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA