x

Gubernur Lemhannas: Kesejahteraan Sosial Jadi Kunci Ketahanan Nasional

Laporan: Dhanis

waktu baca 3 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 11:25 12

TODAYNEWS.ID – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB Ace Hasan Syadzily, menegaskan kesejahteraan sosial menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan nasional.

Menurutnya, pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin pemerataan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ace saat menghadiri Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang digelar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Ace mengatakan, kemajuan ekonomi tanpa pemerataan berpotensi memunculkan kemiskinan, kesenjangan sosial, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Bangsa yang tangguh bukan hanya bangsa yang mampu bertahan ketika krisis datang, melainkan bangsa yang memastikan tidak ada warga dibiarkan menghadapi krisis sendirian,” kata Ace.

Dia menyebut Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun ketahanan sosial. Mulai dari kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, perubahan demografi, krisis ekonomi dan iklim, disrupsi teknologi, hingga potensi konflik sosial.

Menurut Ace, bonus demografi juga harus dipersiapkan dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, ketersediaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial. Tanpa dukungan tersebut, besarnya jumlah penduduk usia produktif belum tentu menjadi keuntungan bagi bangsa.

Ace menilai ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer dan pertahanan keamanan. Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menghadapi kerentanan, serta bangkit dari berbagai krisis juga menjadi ukuran kekuatan sebuah negara.

Dalam hal ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial.

LKS dapat membantu memberikan pendampingan, rehabilitasi sosial, memperkuat ketahanan keluarga, hingga membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

Meski demikian, Ace mengingatkan pengelolaan LKS harus dibarengi peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas. Hal tersebut mencakup akreditasi kelembagaan, transparansi keuangan, perlindungan penerima manfaat, serta evaluasi kinerja.

Dia menegaskan pemerintah tetap bertanggung jawab dalam menetapkan standar pelayanan, menjamin hak masyarakat, menyediakan pendanaan, dan melakukan pengawasan. Sementara itu, LKS dapat memperluas jangkauan pelayanan sekaligus menghadirkan inovasi sosial.

Ace juga mendorong keterlibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga filantropi melalui pendekatan pentahelix.

Selain itu, digitalisasi pelayanan sosial perlu diperkuat. Namun, penerapannya harus memperhatikan keamanan data dan memastikan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi tetap mendapatkan pelayanan.

“Kesejahteraan sosial merupakan investasi pada martabat manusia, persatuan, dan masa depan Indonesia,” ujarnya.

DNIKS Dorong Kesos Masuk Kurikulum Lemhannas

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) A Effendy Choirie mendorong agar materi kesejahteraan sosial dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Lemhannas.

Menurut Effendy, kesejahteraan sosial perlu menjadi bagian dari pembelajaran ketahanan nasional, melengkapi materi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Ipoleksosbudhankamrata).

Dia menilai LKS merupakan salah satu garda terdepan dalam memperkuat ketahanan nasional karena berhubungan langsung dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

“Ketahanan nasional tidak cukup hanya dibangun melalui aspek politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi fondasi penting bagi kekuatan bangsa,” ujar Effendy.

Pria yang akrab disapa Gus Choi itu juga menyambut baik peluang kerja sama antara Lemhannas dan DNIKS melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Terlebih, menurutnya, penyelenggaraan pendidikan Lemhannas juga melibatkan perwakilan dari LKS.

Dalam kegiatan tersebut, Effendy turut menyerahkan cinderamata berupa kaus DNIKS kepada Ace Hasan Syadzily. Pemberian tersebut menjadi bentuk perhatian DNIKS kepada Gubernur Lemhannas yang diketahui memiliki hobi berlari pada pagi hari.

Melalui kolaborasi tersebut, DNIKS berharap isu kesejahteraan sosial mendapat perhatian lebih besar dalam penguatan wawasan kebangsaan dan strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA