Gelar Penutupan Masa Sidang Paripurna III, Ketua DPR Singgung Massifnya PHK Pekerja Industri Media dan Padat Karya
Caption: Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Foto: Dok DPR RI TODAYNEWS.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat bicara soal data terkait lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khususnya di hubungan industri perusahaan media.
Pernyataan itu diungkapkan Puan dalam pidato politiknya di rapat paripurna DPR penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024 dan 2025 yang digelar pada Selasa (27/5/2025).
Dalam pidatonya, Puan meminta pemerintah dan seluruh pihak agar dapat merespon cepat mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya mengenai gelombang PHK yang massif di awal hingga pertengahan tahun 2025 ini.
Selain itu, menurut Puadi, pemerintah juga harus segera menyikapi cepat dampak ekonomi yang akan muncul imbas kebijakan dari tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Puan mengklaim, bahwa pihaknya telah menjalankan tugas pengawasan melalui pelaksanaan rapat dengan berbagai stakeholder untuk membahas persoalan yang terjadi dimasyarakat tersebut.
“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat,” ungkap Puan.
Puan mengatakan, salah satu poin masalah yang saat ini disorot oleh DPR yakni terkait massifnya kasus PHK di perusahaan industri media dan televisi serta industri padat karya.
Selain itu, lanjut Puan, pihak DPR RI juga turut menyoroti peristiwa ledakan pemusnahan amunisi peluru TNI di Garut yang telah menewaskan 13 orang terdiri dari masyarakat sipil dan prajurit.
Permasalahan lain yang juga telah dikawal oleh DPR RI yakni terkait percepatan pengangkatan pegawai PPPK tahun 2025.
“Lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di industri media dan televisi, dan pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga menegaskan pemerintah saat ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan terkait persoalan dinamika arus ekonomi global yang terus bergejolak.
Salah satunya, yakni mengenai perang dagang AS dan China yang berdampak terhadap konstelasi politik dan ekonomi dalam negeri.
Ia menambahkan, berkaitan soal hal itu, diperlukan sinergitas DPR dan pemerintah untuk membuat regulasi khusus dalam menyikapi seluruh persoalan dinamika dalam masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita perlu memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat,” pungkasnya. (GIB)
Pos terkait
