FSMI Batalkan Aksi Massa Usai Berdialog dengan Wali Kota Surabaya
Caption: FSMI audiensi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Dok. FSMI TODAYNEWS.ID – Rencana unjuk rasa besar-besaran oleh Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) yang sebelumnya dirancang untuk berlangsung lima hari di Surabaya resmi dibatalkan.
Keputusan ini diambil usai pertemuan antara perwakilan FSMI dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Jumat (13/6).
Dialog yang berlangsung secara terbuka itu berhasil meredakan ketegangan, menyusul ketidakpuasan FSMI atas sejumlah pernyataan Wali Kota terkait penertiban juru parkir liar, praktik premanisme, serta pengelolaan UMKM yang sempat menimbulkan ketersinggungan etnis.
Koordinator FSMI Baihaki Akbar menyampaikan, kedua belah pihak sepakat menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat Surabaya.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Kami mengapresiasi sikap terbuka Wali Kota dan telah sepakat bahwa Pemkot tidak akan memproduksi atau menyebarluaskan konten yang bisa menyinggung unsur suku atau kelompok tertentu,” ungkap Baihaki pada Sabtu (14/6).
Ia juga menambahkan, FSMI tetap berkomitmen mengawal kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan sosial, tanpa mengganggu harmoni antarkelompok masyarakat.
Sebelumnya, FSMI sempat menyatakan rencana aksi yang akan dilangsungkan mulai 16 hingga 20 Juni 2025. Dalam video yang diunggah di Instagram, FSMI mengungkapkan keberatan atas narasi yang menurut mereka memojokkan komunitas tertentu, khususnya dalam konteks penertiban jukir liar yang disamakan dengan tindakan premanisme.
Baihaki, dalam video tersebut, menyebut pernyataan Eri Cahyadi sebagai pemicu kegaduhan. FSMI bahkan sempat menyatakan siap “melumpuhkan Kota Surabaya” sebagai bentuk protes atas kebijakan dan komunikasi publik dari pemerintah kota.
Dalam tuntutan yang sempat disusun, FSMI menyerukan lima poin utama, antara lain desakan agar Pemkot menghentikan retorika yang melukai masyarakat Madura, menghindari pencitraan di media sosial, serta fokus pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
Kini, setelah adanya titik temu dalam dialog, aksi massa urung dilakukan. FSMI menyatakan akan tetap mengawal jalannya pemerintahan kota dengan pendekatan yang konstruktif.
Pos terkait
