DPR Soroti Aturan Ojol: Jangan Sampai Regulasi Rugikan Driver

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, menyoroti langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tengah menyiapkan aturan terkait layanan pengantaran barang dan makanan oleh ojek online (ojol).

Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, meminta pemerintah memastikan regulasi tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. Dia mengingatkan jangan sampai aturan yang dibuat justru merugikan para mitra pengemudi.

Baca Juga

2 hari  lalu

Kemerdekaan Harus Dirasakan, Bukan Sekadar Dirayakan

61 Dhanis Iswara

“Dalam menyusun aturan ini, Komdigi harus betul-betul melakukan kajian secara matang. Regulasi harus memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan driver ojol. Jangan sampai aturan yang dibuat pemerintah justru merugikan mitra ojol,” ujar Deng Ical, Rabu (19/8/2026).

Deng Ical mengatakan dirinya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi pengawasan ketat agar pelaksanaannya benar-benar dirasakan para driver.

Dia mencontohkan kebijakan pembagian pendapatan dengan skema 92:8, yakni 92 persen untuk driver dan 8 persen untuk aplikator. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketentuan tersebut benar-benar diterapkan oleh perusahaan aplikator.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kawal Janji Prabowo, PKB: Pertumbuhan, Investasi, dan Kekayaan Alam Harus Kembali ke Rakyat

69 Akbar Budi

“Kebijakan itu harus diawasi. Pemerintah perlu memastikan apakah ketentuan tersebut benar-benar diterapkan oleh aplikator dan apakah kebijakan itu betul-betul meningkatkan kesejahteraan driver ojol,” katanya.

Kebijakan potongan 8 persen untuk aplikator diketahui mulai diberlakukan secara resmi sejak 1 Juli 2026. Namun, sejumlah pengemudi mengeluhkan pendapatan mereka yang dinilai tidak meningkat, bahkan berkurang di lapangan.

Keluhan tersebut antara lain dikaitkan dengan penyesuaian tarif dasar, layanan promo atau tarif hemat, serta biaya tambahan lainnya yang diterapkan aplikator.

Politikus PKB itu menilai bahwa skema pembagian hasil 92:8 pada dasarnya tetap berjalan, tetapi implementasinya perlu diawasi secara transparan. Dia mendorong pemerintah menyusun aturan teknis yang lebih rinci sehingga komponen biaya dan pendapatan driver dapat diketahui dengan jelas.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh berhenti pada tahap penyusunan regulasi. Harus ada mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang efektif.

“Kalau memang aturan sudah dibuat, pemerintah harus mengawasi dan mendesak aplikator untuk menjalankannya. Jangan sampai aturan hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak dirasakan oleh driver,” ujarnya.

Lebih lanjut, Deng Ical menegaskan aplikator yang terbukti tidak menjalankan ketentuan pemerintah harus diberikan tindakan tegas. Hal tersebut dinilai penting agar kebijakan perlindungan terhadap ojol tidak sekadar menjadi formalitas.

Ia juga menyatakan siap mengawasi pelaksanaan aturan tersebut agar para driver ojol memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain layanan pengantaran makanan dan barang, dia mengusulkan agar cakupan layanan ojol dapat diperluas untuk kebutuhan lain, termasuk pengiriman dokumen penting.

“Bahkan ke depan bisa masuk dalam layanan barang khusus. Antaran darah untuk transfusi pasien misalnya. Boleh kerja sama dengan Palang Merah Indonesia,” tuturnya.