DPR Minta BGN Terus Perkuat Pengawasan Program MBG

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuat suatu kesimpulan bahwa sekitar 48 persen kasus keracunan pangan nasional berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Netty juga meminta BGN untuk terus memperkuat pengawasan aspek keamanan pangan dalam tata kelola pelaksanaan MBG.

Baca Juga

12 bulan  lalu

Komisi X DPR Minta BRIN Perkuat Ekosistem Riset Nasional

333 Dhanis

“Ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan,” kata Netty di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

“Kita tahu bahwa Program MBG memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu, kita semua berkepentingan agar pelaksanaannya benar-benar aman dan berkualitas,” lanjutnya.

Netty menilai, tingginya angka keracunan MBG menandakan bahwa pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masih belum optimal.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pemprov Jateng Terima Penghargaan dari Kemenkes, Sukses Turunkan Stunting

323 Yunita

“Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Oleh karena itu, standar keamanan pangan di dapur dan dalam proses distribusi harus ketat. Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu memastikan dapur yang belum laik segera dibina atau dihentikan sementara,” tambahnya menegaskan.

Lebih lanjut, Netty juga menyoroti pentingnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG segera difinalisasi dan diimplementasikan.

Menurutnya, Perpres tersebut akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan standar mutual, keselamatan pangan, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.

“Kita menganggap Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah bisa lebih tegas menindak pelanggaran dan mencegah terulangnya kasus serupa,” imbuhnya.

Selain pengawasan teknis, Netty menekankan pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberhasilan program MBG.

“Program MBG adalah tanggung jawab sosial bersama semua elemen pemangku kepentingan. Edukasi kepada pelaksana dan perlunya memperkuat masyarakat agar rantai pengawasan berjalan dari bawah,” ujarnya.