DPR Minta BGN Kaji Rencana MBG di Luar Negeri: Bakal Tambah Beban Negara

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar, menyoroti wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Legislator dari Fraksi PKB itu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) realistis dan mengkaji ulang rencana tersebut, karena pengelolaan program di dalam negeri saat ini masih kalang kabut dengan berbagai persoalan yang belum selesai.

Baca Juga

4 hari  lalu

Ingatkan Risiko Ekspor Satu Pintu PT DSI, DPR: Potensi Menciptakan Kartel Baru

66 Dhanis Iswara

“Kami meminta BGN mengkaji ulang wacana penyaluran MBG untuk anak-anak PMI di luar negeri,” pinta Marwan di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Marwan menilai bahwa BGN tidak profesional dan gagal mengelola program secara transparan. Akibatnya, anggaran raksasa rawan bocor di tingkat bawah sehingga berpotensi merusak esensi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Jangan sampai negara menambah beban pengeluaran baru yang belum mendesak. Urus saja dulu dalam negeri yang masih kalang kabut. Program yang niatnya baik ini bisa rusak kalau pengelolaannya tidak profesional dan tidak transparan,” tegas Marwan.

Baca Juga

3 jam  lalu

Soal Wacana E-Voting, Komisi II: Benahi Dulu Aturan Main Pemilu

30 Dhanis Iswara

Dia mengingatkan bahwa Program MBG ditopang dana negara yang sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, program ini memperoleh pagu anggaran fantastis sebesar Rp268 triliun.

Karena itu, Marwan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif secara transparan terhadap penggunaan anggaran jumbo tersebut.

Wakil rakyat dari dapil Jateng III ini juga mengkritik tajam kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai tidak jeli serta abai terhadap detail realisasi belanja di lapangan.

“Menteri Keuangan harus jeli dan tahu detail jenis barang apa saja yang dibeli di lapangan. Selama ini Menkeu sering salah dan tidak tahu rinciannya, sehingga di tingkat bawah anggaran menjadi bocor. Penggunaan anggaran untuk program raksasa ini harus diaudit secara transparan oleh BPK,” tukasnya.

Penolakan perluasan program ke luar negeri ini juga didasari oleh kondisi pasar keuangan domestik yang sedang tertekan hebat. Tekanan fiskal ini murni akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sektor ekonomi dalam negeri, bukan karena faktor eksternal.

Buktinya, kondisi pasar saham saat ini sedang rontok akibat aliran modal keluar (capital outflow) investor asing yang mencapai Rp4 triliun pada 25-26 Mei 2026, dan melonjak menjadi Rp8,52 triliun pada 29 Mei 2026.

“Situasi ini diperparah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp17.883 per dolar AS hari ini,” ujarnya.

Untuk itu, Marwan menegaskan, bahwa pemerintah harus menegakkan disiplin fiskal yang ketat di tengah situasi darurat ini.

“Setiap rupiah anggaran negara wajib digunakan secara bijak dan efisien demi menyelamatkan kesehatan APBN serta menjaga keberlanjutan program strategis nasional,” pungkasnya.