DPR: Kebijakan WFH Demi Efisiensi BBM Perlu Dikaji agar Tidak Kontraproduktif

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menyoroti wacana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang diusulkan untuk mendukung efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan dampak yang kontraproduktif.

Dalam praktiknya, Romy menilai penerapan WFH kerap membuat proses kerja berjalan kurang cepat. Pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi menjadi lebih lambat, koordinasi tidak seefektif pertemuan tatap muka, hingga berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam komunikasi.

“Kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum,” kata Romy di Jakarta, Kamis.

Selain itu, ia juga menyoroti hilangnya “sentuhan” antarindividu dalam pola kerja jarak jauh. Menurutnya, interaksi langsung bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan, kehadiran kepemimpinan, serta soliditas tim kerja.

“Ketika interaksi ini berkurang maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi,” katanya.

Oleh karena itu, Romy mendorong agar sejumlah prinsip tetap dijaga apabila kebijakan WFH diterapkan. Beberapa di antaranya adalah penentuan hari kerja yang netral, seperti di pertengahan pekan, guna menghindari persepsi libur panjang. Selain itu, diperlukan penguatan sistem kontrol kinerja berbasis dampak, serta standardisasi komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif.

“Kebijakan WFH ini juga perlu mengkaji pengecualian untuk sektor pelayanan publik strategis maupun perusahaan swasta, yang membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung,” katanya.

Lebih lanjut, Romy menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. Ia mengingatkan agar upaya penghematan BBM tidak dibayar dengan menurunnya produktivitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa wacana bekerja dari rumah (work from home/WFH) direncanakan berlangsung satu hari dalam sepekan, meski keputusan final masih menunggu arahan Presiden.

Tito menegaskan bahwa skema WFH bukanlah hal baru, karena sebelumnya sudah pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan ini akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga diimbau untuk sektor swasta.