DPR Desak Pemerintah Bongkar Dalang di Balik Kenaikan Harga Minyak Goreng

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan praktik mafia pangan yang menjadi penyebab melonjaknya harga minyak goreng di dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Rina, merespons pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman baru-baru ini, yang mengungkapkan bahwa tata kelola minyak goreng sulit dikendalikan akibat ulah mafia pangan.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Pertanyakan Lambannya Proses Pengungkapan Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi

88 Dhanis Iswara

“Jika memang benar apa yang disampaikan Menteri Pertanian bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh ulah mafia pangan, maka hal ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Rina, pada Kamis (21/5/2026).

“Pemerintah harus segera membongkar dalang di balik kenaikan harga minyak goreng. Siapa pun yang terlibat tidak boleh dilindungi,” tambah Rina menegaskan.

Rina menegaskan, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan hampir di seluruh rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga industri makanan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pemberantasan Judol Harus Libatkan Lintas Sektor

96 Dhanis Iswara

Karena itu, lonjakan harga minyak goreng akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan memperburuk beban ekonomi keluarga.

“Ketika harga minyak goreng naik tidak terkendali, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Ibu rumah tangga, pedagang gorengan, UMKM, hingga pelaku usaha makanan harus menanggung biaya produksi yang semakin tinggi,” katanya.

“Negara harus hadir melindungi rakyat dengan memutus mata rantai mafia pangan yang mengganggu tata kelola distribusi dan harga minyak goreng,” tegas politisi PKB itu.

Legislator asal Jawa Barat ini juga menilai keberadaan mafia pangan sangat berbahaya karena tidak hanya memicu kenaikan harga, tetapi juga merusak sistem distribusi pangan nasional.

Praktik penimbunan, permainan distribusi, hingga manipulasi pasokan dinilai dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi.

Menurut Rina, jika mafia pangan terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada komoditas minyak goreng, tetapi juga dapat mengancam stabilitas pangan nasional.

Oleh karena itu, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, serta memperlebar kesenjangan ekonomi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan.

“Karena itu pemerintah harus tegas. Jika memang ada mafia pangan yang bermain, maka usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan ada kompromi dan jangan ada pihak yang dilindungi. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera,” tegasnya.

Untuk itu, Rina meminta pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi minyak goreng serta memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Ia menilai pemberantasan mafia pangan menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.