Bawaslu Fokus Awasi Potensi Pelanggaran yang Pernah Digugat ke MK

TODAYNEWS.ID – Bawaslu RI telah menginstruksikan jajaran untuk melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengungkapkan, pihaknya sudah memerintahkan jajaran di daerah untuk mempersiapkan langkah strategis dalam menghadapi PSU di 24 daerah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Prabowo Tegaskan Bakal Usir Pelaku Korupsi dari Indonesia

658 Today News Indonesia

“Jadi Fokus pengawasannya tentu pada hal-hal yang pernah digugat di MK sehingga tidak terulangi, ketepatan logistik, kepatuhan prosedur, dan akurasi pemilih di TPS,” ungkap Lolly kepada TODAYNEWS, Sabtu (15/3/2025).

Lolly menekankan agar jajaran melakukan mitigasi terhadap seluruh potensi pelanggaran di pelaksanaan PSU Pilkada  24 daerah.

Hal itu dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Prabowo Undang Ratusan Rektor, Bahas Tantangan Politik Global 

759 Today News Indonesia

“Agar dapat melaksanakan konsep strategi pengawasan, termasuk mitigasi kerawanan, pencegahan dan penindakannya,” ujar Lolly.

Lolly menambahkan, pengawasan secara melekat itu dilakukan dalam rangka menghindari berbagai aksi potensi dugaan pelanggaran pemilu yang dapat menimbulkan kerugian.

“Terkait persiapan pengawasan pelaksanaan PSU, Bawaslu sudah menurunkan perintah melalui surat edaran kepada jajaran,” tandas Lolly.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menetapkan total anggaran  penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mencapai Rp719 miliar.

Namun, ditengah perjalanannya, anggaran penyelenggaraan PSU di sejumlah daerah dikabarkan belum dapat dilaksanakan dampak dari tidak tercukupinya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah (Pemda) maupun pusat.

Kendati demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan, bahwa total anggaran pelaksanaan PSU Pilkada 2024 juga sudah disesuaikan dengan efisiensi anggaran.

“Total Rp 719.170.232.546,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI serta KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan, jumlah tersebut lebih rendah dari sebelumnya. Awalnya, Kemendagri memperkirakan anggaran PSU bisa mencapai Rp1 triliun.

“Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 triliun karena ada efisiensi (anggaran),” tandas Tito. (GIB)