Anggaran Sekolah Kedinasan Lebih Besar, Mekeng: Apakah Ini Adil?
Caption : 32 Praja IPDN Geruduk Pemkot Bandung. Foto : Humas Pemkot Bandung TODAYNEWS.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng menyoroti pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Dia mengatakan, pada tahun 2025, anggaran pendidikan sebesar Rp724 triliun. Alokasi anggaran pendidikan formal sebesar Rp91,2 triliun.
Dengan rincian, Kemendikdasmen sebesar Rp33,5 triliun dan Kemendiktisaintek sebesar Rp57,7 triliun.
Dia mengatakan, anggaran sebesar Rp91,2 triliun digunakan untuk melayani 64 juta siswa/mahasiswa di seluruh Indonesia.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Sementara itu, anggaran untuk program strategis seperti PIP, riset, serta infrastruktur sekolah sebesar Rp 101,5 triliun.
Kemudian, lanjut dia, anggaran pendidikan kedinasan sebesar Rp 104,5 triliun pada APBN 2025 diperuntukan bagi 13.000 mahasiswa.
“Apakah ini adil? 13.000 orang peserta pendidikan kedinasan mendapat Rp 104,5 triliun, sedangkan 64 juta siswa/mahasiswa hanya dikasih Rp 91,4 triliun,” jelasnya dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
Dia menyebut, anggaran pendidikan Rp724 triliun pada 2025, sebesar Rp300 triliun dipakai untuk transfer daerah.
“Transfer daerah itu adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Itu tidak masuk dalam ranah pendidikan,” katanya.
Dia mengatakan, anggaran pendidikan sebear 20 persen dari APBN sudah diberikan, namun belum sesuai dengan peruntukkannya.
“Tetapi penempatannya belum sesuai karena yang paling penting adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi,” jelasnya.
Dia mendorong agar alokasi anggaran pendidikan dari APBN bisa ditingkatkan. Sebab, kata dia, masih banyak fasilitas sekolah di daerah yang belum layak dan rusak.
Dia menambahkan, penambahan alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga untuk mensejahterakan guru.
“Untuk itu dibutuhkan anggaran yang besar karena di daerah-daerah masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru tidak dibayar dengan layak. Sehingga, menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
Pos terkait
