Laporan: Azis Arriadh
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Diana Dewi, Jakarta, Sabtu (21/11/2026). Foto: KADIN DKI Jakarta TODAYNEWS.ID – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta mengajak pengusaha mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Kadin juga meminta pemerintah daerah mendampingi perusahaan yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyoroti perusahaan yang harus menanggung kenaikan biaya ketika penjualan belum ikut meningkat. Menurut dia, perusahaan dalam kondisi seperti itu perlu mendapat pendampingan dari Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan besaran upah minimum itu melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Angkanya naik Rp407.065 atau 7,10 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876 per bulan.
Dalam pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, unsur pengusaha mengusulkan upah minimum sebesar Rp6.047.598 per bulan. Serikat pekerja mengajukan angka Rp6.210.040 per bulan.
Usulan pengusaha tersebut sudah mencakup kenaikan Rp317.722 atau sekitar 5,54 persen dibandingkan dengan upah minimum tahun berjalan.
Besaran yang kemudian ditetapkan gubernur mengikuti usulan unsur pemerintah. Selisihnya Rp89.343 per bulan di atas angka yang diajukan pengusaha.
Diana mengingatkan bahwa upah yang dibawa pulang pekerja ikut menggerakkan belanja sehari-hari. Pengeluaran tersebut turut menopang penjualan di pasar, warung, dan toko.
“Bagi pekerja, yang penting adalah berapa yang bisa dibawa pulang. Bagi pengusaha, yang harus dipastikan adalah upah itu bisa dibayar setiap bulan. Dua kepentingan ini harus kita jaga bersama,” kata Diana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, konsumsi rumah tangga menyumbang 63,24 persen terhadap perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026.
Diana juga menyoroti perbedaan kemampuan perusahaan dalam menanggung kenaikan biaya. Tekanan itu terutama dirasakan usaha yang mempekerjakan banyak orang saat pendapatannya tertekan.
Ia berharap Pemprov DKI membuka ruang konsultasi agar perusahaan yang kesulitan bisa menyampaikan kendala yang mereka hadapi.
“Kita harus tetap mentaati regulasi yang ada,” ucap Diana.
Dalam menangani perusahaan yang mengalami kesulitan, Diana meminta Pemprov DKI mengutamakan pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi.
Menurut dia, pekerja perlu mendapat kepastian mengenai hak mereka. Perusahaan juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan kondisi keuangannya secara terbuka.
Diana turut mengajak pengusaha memulai dialog dengan pekerja sejak awal agar masing-masing pihak memahami dampak kenaikan upah terhadap usaha dan keluarga pekerja.
“Kalau ada kesulitan, mari duduk bersama sejak awal. Pekerja perlu tahu kondisi usahanya, dan pengusaha perlu mendengar apa arti kenaikan ini bagi keluarga pekerja. Dari keterbukaan itu, kita bisa mencari jalan untuk menjaga pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan,” katanya.
Editor: Azis Arriadh