x

UU Perampasan Aset Bisa Sasar Harta Riza Chalid hingga Jurist Tan yang Masih Buron

Laporan: Afrizal Ilmi

waktu baca 2 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 21:50 10

TODAYNEWS.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dapat menjadi instrumen untuk mengejar harta kekayaan buronan kasus korupsi, termasuk Muhammad Riza Chalid dan Jurist Tan.

Aturan tersebut diharapkan memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan keberadaan buronan di dalam maupun luar negeri menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan mekanisme perampasan aset. Dia menyebut sejumlah nama yang masuk dalam daftar pencarian aparat penegak hukum.

“Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC, Jurist Tan, AK, dan lain-lain,” kata Anang, Sabtu (21/11/2026).

MRC yang dimaksud merupakan Muhammad Riza Chalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Namanya juga tercatat sebagai buronan Interpol.

Selain Riza Chalid, Kejagung turut menyinggung Jurist Tan yang menjadi buronan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Nama lainnya adalah Arif Kurniawan atau AK yang terseret dugaan korupsi tata kelola tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam keterangan tersebut, AK terdeteksi berada di luar negeri.

Anang menyambut pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR sebagai langkah untuk memperkuat penegakan hukum. Menurut dia, keberadaan aturan tersebut dapat membantu aparat mengejar hasil kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban,” ucap Anang.

Dia menjelaskan, pemulihan aset menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan perkara pidana. Upaya penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk memproses pelaku, tetapi juga menelusuri kekayaan yang berkaitan dengan tindak kejahatan.

Anang menilai mekanisme perampasan aset juga dapat membantu memitigasi potensi kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, penanganan perkara tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan orang yang terlibat.

“Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi juga mengejar asetnya,” ucap Anang.

Kejagung berharap UU Perampasan Aset dapat memperkuat upaya pengembalian kerugian negara maupun pemulihan hak korban. Instrumen tersebut juga dinilai relevan dalam menghadapi perkara yang melibatkan tersangka berstatus buron, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

 

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA