x

Dinilai Terbukti Mengancam, Bangun Paulus Dituntut 18 Bulan Penjara

Laporan: Dhanis

waktu baca 2 menit
Rabu, 18 Nov 2026 22:28 3

TODAYNEWS.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bangun Paulus Tudungta dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan pemerasan dan pengancaman.

Tuntutan tersebut disampaikan JPU Andri Saputra saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Andri mengatakan, tuntutan terhadap Bangun disusun berdasarkan hasil pembuktian dan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Dalam perkara ini, jaksa sejak awal menggunakan dakwaan alternatif, yakni Pasal 482 KUHP mengenai pemerasan dan Pasal 483 KUHP tentang pengancaman.

Namun, setelah mencermati keterangan para saksi, JPU menilai unsur kekerasan dalam Pasal 482 KUHP belum dapat dibuktikan secara memadai.

Hal itu lantaran keterangan mengenai dugaan kekerasan hanya berasal dari satu saksi korban, Vinson. Sementara tiga saksi lainnya, yakni Ari, Alan, dan Philip, mengaku tidak menyaksikan adanya tindakan kekerasan di lokasi kejadian.

“Kalau terkait kekerasan, keterangannya hanya dari satu saksi korban. Sementara saksi-saksi lain yang berada di lokasi tidak menerangkan adanya kekerasan,” ujar Andri seusai persidangan.

Dengan demikian, jaksa lebih mengedepankan pembuktian atas dugaan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 483 KUHP. Menurut Andri, keterangan saksi dan ahli selama persidangan memperkuat adanya ancaman terhadap korban apabila tidak memenuhi permintaan uang dari terdakwa.

Permintaan uang yang awalnya disebut mencapai ratusan juta rupiah tersebut kemudian berujung pada kesepakatan pembayaran sebesar Rp50 juta di kawasan Puri.

Andri juga menjelaskan alasan jaksa menjatuhkan tuntutan 1,5 tahun penjara, meskipun ancaman maksimal Pasal 483 KUHP mencapai empat tahun penjara.

Salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan adalah besaran kerugian yang dialami korban. Setelah dikurangi dana yang telah dikembalikan Vinson, nilai kerugian bersih disebut mencapai sekitar Rp60,2 juta.

“Besaran kerugian menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menentukan tuntutan. Kami juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan menghindari disparitas hukuman dengan perkara lain yang nilai kerugiannya jauh lebih besar,” ungkapnya.

Setelah pembacaan tuntutan, proses persidangan akan berlanjut pada agenda penyampaian nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya.

Selanjutnya, majelis hakim akan menilai keseluruhan proses pembuktian, termasuk fakta-fakta persidangan, tuntutan JPU, dan argumentasi pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

5 days ago
6 days ago
6 days ago
6 days ago
6 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA