Laporan: Dhanis
Sidang lanjutan perkara Bangun Paulus Tudungta di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Foto: Dok. Tim Kuasa Hukum TODAYNEWS.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bangun Paulus Tudungta dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan pemerasan dan pengancaman.
Tuntutan tersebut disampaikan JPU Andri Saputra saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Andri mengatakan, tuntutan terhadap Bangun disusun berdasarkan hasil pembuktian dan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Dalam perkara ini, jaksa sejak awal menggunakan dakwaan alternatif, yakni Pasal 482 KUHP mengenai pemerasan dan Pasal 483 KUHP tentang pengancaman.
Namun, setelah mencermati keterangan para saksi, JPU menilai unsur kekerasan dalam Pasal 482 KUHP belum dapat dibuktikan secara memadai.
Hal itu lantaran keterangan mengenai dugaan kekerasan hanya berasal dari satu saksi korban, Vinson. Sementara tiga saksi lainnya, yakni Ari, Alan, dan Philip, mengaku tidak menyaksikan adanya tindakan kekerasan di lokasi kejadian.
“Kalau terkait kekerasan, keterangannya hanya dari satu saksi korban. Sementara saksi-saksi lain yang berada di lokasi tidak menerangkan adanya kekerasan,” ujar Andri seusai persidangan.
Dengan demikian, jaksa lebih mengedepankan pembuktian atas dugaan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 483 KUHP. Menurut Andri, keterangan saksi dan ahli selama persidangan memperkuat adanya ancaman terhadap korban apabila tidak memenuhi permintaan uang dari terdakwa.
Permintaan uang yang awalnya disebut mencapai ratusan juta rupiah tersebut kemudian berujung pada kesepakatan pembayaran sebesar Rp50 juta di kawasan Puri.
Andri juga menjelaskan alasan jaksa menjatuhkan tuntutan 1,5 tahun penjara, meskipun ancaman maksimal Pasal 483 KUHP mencapai empat tahun penjara.
Salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan adalah besaran kerugian yang dialami korban. Setelah dikurangi dana yang telah dikembalikan Vinson, nilai kerugian bersih disebut mencapai sekitar Rp60,2 juta.
“Besaran kerugian menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menentukan tuntutan. Kami juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan menghindari disparitas hukuman dengan perkara lain yang nilai kerugiannya jauh lebih besar,” ungkapnya.
Setelah pembacaan tuntutan, proses persidangan akan berlanjut pada agenda penyampaian nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya.
Selanjutnya, majelis hakim akan menilai keseluruhan proses pembuktian, termasuk fakta-fakta persidangan, tuntutan JPU, dan argumentasi pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.
Editor: Azis Arriadh