Laporan: Azis Arriadh
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota, Rabu (18/11/2026). Foto: ANTARA TODAYNEWS.ID – Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2027 masih berlangsung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi perundingan bersama buruh dan pengusaha melalui forum tripartit.
“Sekarang ini rapat UMP sedang berlangsung antara tripartit, yaitu buruh, kemudian pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Rabu.
Pramono mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, ketiga pihak masih mempertahankan besaran alfa yang menjadi usulan masing-masing.
Di tengah perbedaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta terus memfasilitasi musyawarah agar pembahasan dapat menemukan titik temu.
“Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing. Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mengawal proses penetapan UMP 2027 yang ditargetkan selesai paling lambat 21 November.
Menurut Tito, pemerintah pusat telah menentukan tahapan dan tenggat penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha.
“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan,” kata Tito.
Untuk memperlancar proses tersebut, Tito meminta kepala daerah, terutama gubernur, menugaskan dinas tenaga kerja agar segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan pengusaha di daerah masing-masing.
Ia menilai komunikasi dan mediasi diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan sehingga penetapan upah minimum dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima para pihak.
“Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah,” ungkap Tito.
Adapun penetapan upah minimum di tingkat kabupaten/kota diberi batas waktu hingga 26 November 2026.
Tito mengatakan pemerintah provinsi dapat mengambil alih proses penetapan tersebut apabila pemerintah kabupaten/kota belum mampu menyelesaikannya.
“Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” jelas Tito.
Editor: Azis Arriadh