Laporan: Dhanis
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, Bahtra Banong. Foto: Dok. Pribadi TODAYNEWS.ID – Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu mulai mengerucut pada sejumlah isu krusial, mulai dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), keterwakilan perempuan, hingga wacana pembentukan daerah pemilihan (dapil) nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, Bahtra Banong, mengatakan berbagai isu tersebut mengemuka seiring proses penyerapan aspirasi publik yang tengah dilakukan Komisi II DPR.
Menurut Bahtra, Komisi II berkomitmen melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan regulasi tersebut agar revisi UU Pemilu dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan demokrasi.
“Jadi insyaallah kami terus mengedepankan asas partisipasi publik untuk kemudian bagaimana dalam hal pembuatan RUU Pemilu ke depan,” kata Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, Komisi II DPR sebelumnya telah mengundang sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pakar kepemiluan, organisasi nonpemerintah (NGO), serta sejumlah pihak terkait untuk memberikan masukan.
Selain itu, Komisi II juga pada hari ini juga telah menerima masukan dari Koalisi Perempuan Indonesia yang turut menyampaikan aspirasi terkait penguatan keterwakilan perempuan dalam pemilu.
Bahtra menyebut, Koalisi Perempuan Indonesia mendorong agar kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Banyak sekali usulan-usulan ya, termasuk hari ini keterwakilan perempuan berharapnya sih bahwa bisa kita penuhi sebagaimana apa yang menjadi putusan MK 30% kuota perempuan,” ujarnya.
Selain keterwakilan perempuan, forum tersebut juga membahas usulan terkait ketentuan usia pemilih perempuan. Menurut Bahtra, terdapat masukan agar pengaturan usia pemilih diselaraskan dengan regulasi lainnya sehingga perlu dikaji lebih mendalam.
Sejumlah gagasan mengenai perubahan sistem pemilu juga turut mencuat. Di antaranya penerapan sistem mixed electoral, pembentukan dapil nasional, serta evaluasi terhadap sistem pemilu yang berlaku saat ini.
“Hari ini masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk juga tadi soal ambang batas baik itu parliamentary threshold begitupun presidential threshold jadi masukannya banyak sekali yang terus berkembang di masyarakat. Termasuk juga ada yang menyarankan soal mixed dapil ya, soal dapil nasional terus kemudian bagaimana sistem pemilu kita. Tapi itu kan kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain,” ungkapnya.
Bahtra menegaskan, berbagai usulan tersebut belum menjadi keputusan dan masih perlu dikaji dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, serta penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh.
Untuk memperluas partisipasi publik, Komisi II DPR juga berencana melanjutkan penjaringan aspirasi ke sejumlah daerah, di antaranya Sumatera Utara dan Bali.
Dalam agenda tersebut, parlemen akan berdialog dengan kalangan akademisi guna memperoleh perspektif tambahan terkait penyusunan RUU Pemilu.
“Nah maka dari itu kami terus menerima masukan untuk kemudian dikaji lebih dalam secara komprehensif sehingga nanti bahan-bahan itu bisa menjadi rujukan bagi kami untuk penyusunan RUU Pemilu yang akan datang,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh