Bakom Sebut Ekonomi Era Prabowo Tumbuh Inklusif

TODAYNEWS.ID — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, kenaikan upah buruh, serta peningkatan indikator kesejahteraan petani dan nelayan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Saham BUMN Unjuk Taring! Fundamental Kokoh Jadi Motor Kebangkitan IHSG

30 Afrizal Ilmi

Syahganda mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026. Menurut dia, capaian tersebut turut didorong belanja pemerintah pada awal tahun yang memicu aktivitas sektor swasta.

Ia menjelaskan, pola belanja pemerintah tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam membaca pertumbuhan ekonomi nasional. Syahganda juga menilai penjelasan pemerintah mengenai besarnya belanja pada awal tahun menjawab keraguan sejumlah ekonom terhadap capaian pertumbuhan tersebut.

“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda, dikutip Minggu (25/10/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

CELIOS Desak Ketua OJK dan Dirut BEI Mundur Usai Ancaman MSCI

127 Afrizal Ilmi

Meski demikian, Syahganda menegaskan keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka produk domestik bruto. Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan hasil pertumbuhan tersebut dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Salah satu indikator yang disorot adalah nilai tukar petani (NTP). Berdasarkan data yang disampaikan, NTP meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026.

Kenaikan tersebut dinilai menjadi salah satu gambaran perbaikan posisi ekonomi petani. Syahganda juga menyoroti perkembangan kesejahteraan nelayan, dengan nilai tukar nelayan (NTN) berdasarkan data BPS tercatat sebesar 108,85 pada September 2026.

Di sektor ketenagakerjaan, Syahganda menyebut rata-rata kenaikan upah buruh selama dua tahun terakhir mencapai 6,5 persen. Ia membandingkan angka tersebut dengan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang disebut berada di kisaran 1 persen.

“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” terangnya.

Menurut Syahganda, kenaikan upah dan perbaikan indikator di sektor pertanian menunjukkan arah kebijakan yang berupaya memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengakui masih terdapat persoalan yang perlu ditangani pemerintah, terutama terkait kondisi kelompok masyarakat kelas menengah.

Syahganda menyebut sekitar 11 juta orang dari kelompok kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi pada 2027.

Ia mengatakan pemerintah perlu memperkuat sektor industri untuk membuka peluang kerja bagi kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi. Salah satu sektor yang disorot adalah industri otomotif, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada tahun depan.

“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” pungkasnya.