Komisi I Dukung Pembentukan Aliansi Badr

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendukung penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Project Badr antara Indonesia, Qatar, Turkiye, dan Pakistan untuk memperkuat kerja sama pertahanan. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026).

Menurut Oleh Soleh, kerja sama ini berpotensi memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional, mengembangkan teknologi militer, serta memperluas kemitraan dengan negara-negara sahabat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta Pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang Tertunda Segera Diselesaikan

156 Dhanis

“Saya mendukung penuh kerja sama melalui Project Badr ini. Kolaborasi Indonesia dengan Qatar, Turkiye, dan Pakistan dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat industri pertahanan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan masing-masing negara,” ujar Oleh Soleh di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia menilai, kerja sama pertahanan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga perlu mencakup transfer pengetahuan, penelitian dan pengembangan, serta penguasaan teknologi pertahanan.

Menurutnya, keempat negara dapat memanfaatkan kesepakatan tersebut untuk memperluas program latihan dan pelatihan militer bersama, meningkatkan pertukaran pengetahuan, serta melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan secara kolaboratif.

Baca Juga

3 hari  lalu

Komdigi Kaji Deregulasi Industri Telekomunikasi untuk Menekan Beban Usaha Operator

47 Dhanis

“Kalau kerja sama ini dijalankan secara konkret dan berkelanjutan, kita tidak hanya memperkuat kemampuan militer, tetapi juga membangun kemandirian industri pertahanan. Indonesia harus bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya, terutama dalam penguasaan teknologi dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri,” katanya.

Oleh Soleh juga berharap Project Badr mampu mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri pertahanan. Keterlibatan investor dari negara-negara mitra, menurut dia, dapat membuka peluang pengembangan fasilitas produksi, riset teknologi, serta kerja sama industri yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional

Ia menegaskan, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kerja sama pertahanan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

Karena itu, implementasi MoU harus diarahkan pada penguatan kemampuan produksi dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi yang dapat mendukung kebutuhan pertahanan Indonesia dalam jangka panjang.

“Harapan kita, semakin banyak investor yang tertarik masuk ke industri pertahanan Indonesia. Namun, investasi tersebut harus disertai komitmen untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan mendorong alih teknologi yang terukur,” ujarnya.

Oleh Soleh mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya telah menjalin kerja sama pertahanan dengan Turkiye.

Pengalaman tersebut, menurut dia, dapat menjadi modal untuk memperluas kolaborasi dengan Qatar dan Pakistan melalui Project Badr.

Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu menilai penguatan kemitraan pertahanan juga dapat mempererat hubungan strategis keempat negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan maupun internasional.