DPR Kritik Penanganan Karhutla, Minta Menhut Evaluasi Diri dan Minta Maaf ke Publik

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, mengkritik lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Dia meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengevaluasi upaya pencegahan hingga efektivitas pemadaman agar masyarakat tidak terus menjadi korban paparan asap.

Read Also

5 day ago

Bawaslu Ajak Mahasiswa Kritis Menyaring Informasi di Ruang Digital

98 Akbar Budi

Johan menilai karhutla yang terus berulang menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola kehutanan dan kesiapan pemerintah mengantisipasi kebakaran. Menurutnya, faktor cuaca, kemarau panjang, El Nino, hingga sulitnya medan tidak seharusnya terus menjadi alasan utama.

“Saya ingin bertanya secara terbuka, sampai kapan kita, rakyat Indonesia, akan menghirup asap yang sangat menyakitkan ini?” kata Johan, Senin (19/10/2026).

Legislator dari Fraksi PKS itu menegaskan, kinerja pemerintah dalam menangani karhutla harus dilihat dari hasil nyata, bukan sebatas rapat koordinasi maupun penjelasan kepada publik.

Read Also

1 week ago

KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP Terkait Persyaratan Capres-Cawapres

101 Dhanis

Menurut Johan, indikator keberhasilan antara lain kecepatan memadamkan api, jumlah titik kebakaran yang berhasil dikendalikan, serta kemampuan pemerintah melindungi masyarakat dari paparan asap.

“Keberhasilan pemadaman hutan sangat ditentukan oleh seberapa banyak titik api yang berhasil kita padamkan, seberapa cepat kita bisa memadamkan api itu, dan seberapa bisa kita melindungi rakyat Indonesia dari akibat-akibat buruk dari asap yang dihisap ini. Bukan dari banyaknya rapat, bukan dari panjangnya penjelasan,” tegasnya.

Johan mengatakan, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kesehatan, termasuk meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Anak-anak dan kelompok rentan menjadi pihak yang perlu mendapat perlindungan lebih serius.

Karena itu, dia mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan hutan dan penanganan karhutla.

Johan bahkan meminta Menhut menyampaikan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden Prabowo jika upaya perlindungan hutan belum juga berjalan optimal.

“Saran saya, segera menghadap Pak Presiden, minta maaf bahwa Anda belum bisa melaksanakan tugas itu. Jangan sampai karena kelemahan dan kelalaian saudara, masyarakat Indonesia ini menghirup asap yang tidak sehat dan tidak terpenuhi hak konstitusionalnya,” tegasnya.

Tak hanya evaluasi kinerja, Johan juga meminta aparat menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran, termasuk perusahaan. Dia menekankan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap pelaku perusakan hutan dengan alasan kepentingan ekonomi.

“Tidak boleh ada hak istimewa bagi perusak hutan,” tegas Johan.