Komisi II DPR Dorong Ombudsman Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas mendorong Ombudsman RI memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Giri, kehadiran Ombudsman RI penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik berjalan dengan baik sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapat tindak lanjut yang jelas.

Baca Juga

8 jam  lalu

Komisi X DPR Minta Program Kuliah Gratis Tetap Perhatikan Kualitas Lulusan

57 Akbar Budi

“Ombudsman RI dibentuk karena kebutuhan mengevaluasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat,” kata Giri mengutip pada Senin (5/10/2026).

Giri menyebut Ombudsman RI merupakan perpanjangan tangan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.

“Ombudsman RI adalah perpanjangan tangan dari DPR RI untuk melakukan pengawasan pelayanan-pelayanan publik. Ini akan kita dorong terus bagaimana Ombudsman RI melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pelayanan publik,” ujarnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Bawaslu Soroti Ketimpangan Harga Kursi dan Keterwakilan dalam Penataan Dapil 2029

613 Dhanis

Dia menilai pengawasan pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika muncul persoalan atau laporan dari masyarakat. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan standar pelayanan pemerintah terus diperbaiki.

Karena itu, Komisi II DPR RI mendorong agar setiap pengaduan masyarakat ditangani secara transparan dan memiliki tindak lanjut yang jelas. Respons terhadap laporan masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Giri juga mendorong penguatan koordinasi antara Komisi II DPR RI, Ombudsman RI, kementerian, dan lembaga terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di lapangan.

“Harapan kami ke depan Ombudsman RI bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih banyak masalah-masalah pelayanan publik yang bisa diselesaikan, agar masyarakat merasa negara hadir dalam setiap pelayanannya,” pungkas Giri.