Penolakan Konser Israel Houghton di Jakarta Murni soal Posisi Politik Indonesia

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal, mendukung keputusan pemerintah yang tidak memberikan izin penyelenggaraan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, yang rencananya digelar di Jakarta pada 24 Oktober 2026 mendatang.

Syamsu menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keamanan dan mempertahankan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina.

“Keputusan pemerintah untuk tidak memberikan izin konser Israel Houghton sudah tepat. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan yang matang, terutama karena ada rekam jejak pernyataan dukungan terhadap Israel yang pernah disampaikan dalam penampilannya,” kata Syamsu yang akrab disapa Deng Ical di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Dukung Langkah Imigrasi Tolak Visa Konser Israel Houghton di Jakarta

69 Akbar Budi

Menurut Syamsu, penolakan izin tersebut tidak berkaitan dengan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi maupun persoalan agama.

Ia mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan potensi sebuah kegiatan hiburan menjadi ruang untuk menyampaikan pesan atau kampanye politik yang tidak sejalan dengan sikap Indonesia terhadap Palestina.

“Ini bukan persoalan agama atau nama seseorang, melainkan menyangkut posisi politik dan sikap Indonesia terhadap persoalan Palestina. Kalau sebuah kegiatan berpotensi menjadi sarana kampanye politik dukungan kepada Israel, tentu harus dipertimbangkan secara serius,” ujarnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

DPR Dukung Langkah Imigrasi Tolak Visa Konser Israel Houghton di Jakarta

69 Akbar Budi

Syamsu menegaskan Indonesia sejak awal memiliki posisi yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Menurutnya, sikap tersebut juga sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

“Posisi Indonesia sangat jelas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Segala bentuk dukungan terhadap pendudukan dan penjajahan Israel tentu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita,” katanya.

Dia juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza akibat konflik Israel-Palestina. Syamsu menilai pemerintah perlu memastikan tidak ada ruang bagi kegiatan di Indonesia yang berpotensi dimanfaatkan untuk membangun dukungan politik terhadap Israel.

“Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa di Gaza. Indonesia tidak boleh memberikan ruang sekecil apa pun bagi bentuk dukungan politik yang menguntungkan posisi Israel,” tuturnya.

Lebih lanjut, Syamsu meminta kementerian terkait dan kepolisian meningkatkan ketelitian dalam memberikan izin bagi kegiatan yang menghadirkan tokoh atau artis mancanegara.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap rekam jejak pengisi acara penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial.

“Pemerintah dan penegak hukum harus tetap cermat dalam menyaring setiap kegiatan berskala internasional. Keamanan dalam negeri serta amanat konstitusi harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Syamsu mengatakan Komisi I DPR akan terus mengawal kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif, termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Kami di DPR RI akan terus mendukung langkah tegas pemerintah dalam menjaga konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati yang terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.