Tindak Lanjut Arahan Presiden, Kemenkum Matangkan Digitalisasi Layanan Publik
Laporan: Akbar Budi Prasetia
Presiden Prabowo Subianto saat menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026). Foto: BPMI Setpres/Rusman TODAYNEWS.ID – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa kementeriannya akan segera meluncurkan sistem digitalisasi yang memungkinkan seluruh proses perizinan dan layanan publik dilakukan secara daring.
Hal itu disampaikan Supratman usai dirinya beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas mengenai perkembangan digitalisasi layanan publik serta penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026).
Menurut Supratman, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
“Proses digitalisasi di Kementerian Hukum akan segera kita launching di mana semua nanti akan seluruh proses perizinan layanan publik di Kementerian Hukum itu akan dilakukan secara online,” kata Supratman.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Selain digitalisasi, Supratman melaporkan pembentukan Posbankum yang kini mencapai sekitar 83.960 pos di seluruh desa dan kelurahan.
Dari sekitar 16.000 aduan yang masuk, sebanyak 14.000 kasus disebut telah diselesaikan melalui mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif.
Menurut Supratman, mekanisme tersebut berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp 1,2 triliun jika perkara-perkara itu harus diproses hingga pengadilan.
Sementara sekitar 2.000 kasus lainnya akan ditindaklanjuti melalui bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Supratman menambahkan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Inti pesan Bapak Presiden yang pertama adalah pemerintahan yang kami pimpin, semua dalam bentuk kementerian dan lembaga itu harus bersih-bersih,” jelas Supratman.
Editor: Azis Arriadh
Pos terkait
