Komisi VII Minta Pungli UMKM di Daerah Wisata Ditertibkan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia, meminta pemerintah menertibkan praktik pungutan liar (pungli) terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di kawasan wisata.

Pernyataan itu disampaikan Chusnunia merespons viralnya keluhan pelaku usaha food truck Bolosego yang mengaku mengalami pungli saat berjualan di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid), Yogyakarta.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ambang Batas 5 Persen Ubah Kalkulasi Parpol, Pengamat: Partai Kecil Harus Kerja Keras

110 Dhanis

Menurut Chusnunia, kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah menempuh jalur legal masih dapat menghadapi praktik pungli di lapangan.

“Kasus Bolosego menunjukkan sebuah pelajaran. Meski para pengusaha telah memilih jalan legal, belum dapat dipastikan bebas dari pungli. Ini mendapat perhatian publik karena terjadi di daerah wisata. Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang kurang mendapat perhatian?” kata Chusnunia dalam keterangan yang diterima, Selasa (22/9/2026).

Kasus dugaan pungli terhadap food truck Bolosego sebelumnya mendapat perhatian pemerintah daerah, pihak Keraton Yogyakarta, hingga kepolisian.

Baca Juga

3 hari  lalu

Prabowo di Gontor: Kita Harus Berani Mengakui Kelemahan Masa Lalu Agar Tak Kembali Dijajah

96 Akbar Budi

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga merespons kasus tersebut. Dia meminta persoalan pungli diselesaikan secara tuntas agar tidak mengganggu iklim usaha. Sri Sultan menyatakan pungutan tersebut ilegal dan menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang.

Legislator dari Fraksi PKB itu mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memberantas pungli terhadap UMKM, khususnya di kawasan wisata.

“Praktik pungutan liar pastinya akan merusak tumbuhnya ekosistem UMKM di Indonesia karena menambah beban biaya operasional dan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan. Hal tersebut juga dapat membuat citra buruk suatu daerah wisata,” ujarnya.

Dia menilai keberadaan UMKM memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, terdapat sekitar 57 juta pelaku UMKM yang berkontribusi 60,5% terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap 97% tenaga kerja, serta menyumbang 15,7% ekspor nasional.

“Setiap rupiah yang dirampas dari kantong mereka bukan sekadar kerugian pribadi, melainkan kebocoran pada nadi ekonomi bangsa. Kalau pemerintah mau ekonomi tumbuh, praktik pungli semacam ini harus dibereskan,” pungkasnya.