Komisi IX DPR Minta BGN Transparan soal Anggaran Makan Bergizi Gratis

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan agar program tersebut tidak merugikan negara maupun masyarakat.

Hal itu disampaikan Irma dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Kepala BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga

22 jam  lalu

Legislator Soroti Sulitnya Akses Layanan Kesehatan di Kawasan Transmigrasi

70 Dhanis Iswara

Menurutnya, pengelolaan anggaran MBG harus dilakukan secara jernih dan menerapkan prinsip good governance.

“Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan, sebagai mitra kerja dari BGN, tolong, apa yang saya sampaikan tadi dilakukan agar tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, dan mampu mendorong pemerintah menyiapkan fiskal yang cukup bagi keberlangsungan makan bergizi gratis ini,” kata Irma.

Ia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar menyediakan makanan hingga penerima manfaat kenyang. Menurutnya, aspek kandungan gizi harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

Malam-malam Prabowo Sambangi Warga Eks Bantaran Rel di Senen

102 Dhanis Iswara

“Karena makan bergizi ini bukan makan kenyang, tetapi makan bergizi,” ujarnya.

Irma juga menyoroti perlunya BGN menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai nilai makanan yang didistribusikan dalam program MBG.

Ia menyebut selama ini muncul informasi di masyarakat yang menyebut anggaran makanan mencapai Rp 15 ribu, sementara makanan yang diterima disebut hanya bernilai sekitar Rp 6 ribu.

“Dan itu pun harus tersampaikan kepada masyarakat bahwa harganya berapa, ya, harganya berapa. Karena sampai hari ini banyak sekali orang bilang harganya Rp 15.000, tapi yang terdistribusikan hanya senilai Rp 6.000, misalnya seperti itu,” ungkap Irma.

Menurutnya, perbedaan informasi tersebut perlu dijelaskan BGN kepada publik agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Ini kan harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus disampaikan BGN kepada publik, biar jangan terjadi confuse informasi di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Irma kembali meminta BGN melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran MBG. Ia berharap persoalan yang ada dapat dibenahi dan tidak terulang kembali.

“Sekali lagi, saya minta kepada BGN untuk melihat anggaran secara jernih. Good governance, jangan ulangi apa yang pernah terjadi,” katanya.

“Yang namanya benang kusut itu urai kembali, luruskan, untuk bangsa dan negara, dan manfaat sebesar-besarnya bagi anak bangsa kita,” pungkas Irma.