Bawaslu Ingatkan Digitalisasi Pemilu: Rakyat Juga Harus Melek Teknologi

TODAYNEWS.ID – Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, mengatakan bahwa pengawasan pemilu di era digital tidak cukup jika hanya dibebankan kepada jajaran pengawas.

Menurutnya masyarakat juga harus memiliki kemampuan menggunakan dan memahami teknologi agar dapat ikut mengawasi proses demokrasi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Soroti Ancaman Karhutla terhadap Satwa Endemik Kalimantan, DPR Minta Ada Protokol Darurat

73 Dhanis Iswara

Totok menilai bahwa literasi digital pemilih menjadi salah satu kunci jika teknologi seperti electronic voting (e-voting) diterapkan dalam pemilu di Indonesia.

“Orang harus melek digital, enggak hanya Panwas-nya saja, masyarakatnya harus mampu mengontrol,” kata Totok di Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).

Menurut Totok, aspek aksesibilitas harus menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi pada pemilu. Sistem digital yang digunakan harus dapat dipahami dan diakses seluruh masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa dengan teknologi.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Minta Sekolah Tak Tunggu Kasus Bullying Viral Baru Bergerak

113 Dhanis Iswara

Dia menyebut terdapat putusan yang menekankan pentingnya sistem e-voting dapat digunakan masyarakat yang masih awam terhadap teknologi.

“Karena dalam putusan, mungkin teman-teman bisa baca googling ya nanti, dalam salah satu putusannya pertimbangan hukumnya itu e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam teknologi,” ujarnya.

Totok mengatakan akses yang setara terhadap sistem pemilu merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Jangan sampai digitalisasi justru membuat proses pemilu hanya dapat dipahami oleh kelompok tertentu yang memiliki kemampuan teknologi.

“Itulah substansi demokrasi yang membedakan kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol, one man one vote, one value itu,” katanya.

Dia menegaskan prinsip one man, one vote, one value bermakna setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam menentukan pilihan politik.

Karena itu, menurut Totok, penerapan teknologi dalam pemilu harus tetap memungkinkan seluruh warga mengetahui, memahami, dan mengawasi proses yang berlangsung.

“Dan tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki,” tegasnya.

Totok juga menepis anggapan bahwa kekhawatiran Bawaslu terhadap digitalisasi pemilu berkaitan dengan potensi berkurangnya peran lembaga pengawas. Dia menegaskan persoalan utama bukan mengenai posisi Bawaslu dalam sistem pemilu digital.

Menurutnya, perhatian Bawaslu lebih diarahkan pada kesiapan demokrasi Indonesia jika pemungutan suara berbasis teknologi benar-benar diterapkan.

“Oh, kita tidak. Enggak, bukan soal itu. Kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di Republik ini, bukan masalah sangat sektarian soal Bawaslu,” kata Totok.

Dia menilai pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu melihat kesiapan masyarakat secara menyeluruh sebelum menerapkan digitalisasi. Hal itu penting mengingat tingkat literasi digital dan akses teknologi masyarakat Indonesia masih beragam.

“Justru rakyat siap enggak? Republik ini siap enggak, rakyatnya? Saya pikir gitu,” pungkasnya.