Ancaman Krisis Air Pertanian, Komisi IV DPR Desak Langkah Mitigasi Cepat Pemerintah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah mitigasi cepat untuk mengatasi ancaman krisis air di sejumlah sentra pertanian nasional.

Pasalnya, kegagalan menjaga pasokan air selama musim tanam berisiko memicu gagal panen massal sekaligus mengancam stabilitas pangan nasional.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Soroti Trauma Anak Korban Amuk Massa di Bali, DPR Dorong Pendampingan Intensif

117 Dhanis Iswara

Desakan tersebut disampaikan Rina menyusul laporan kekeringan yang mulai dirasakan para petani di berbagai daerah, salah satunya di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa dampak krisis air bersifat sistemik—mulai dari pembengkakan biaya produksi dan hilangnya pendapatan buruh tani, hingga potensi lonjakan harga pangan akibat penurunan produktivitas.

“Kami mendapat laporan dari sejumlah daerah mengenai ancaman krisis air pada musim tanam. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena air merupakan kebutuhan paling mendasar dalam proses budidaya pertanian. Jangan sampai krisis air berubah menjadi krisis kesejahteraan bagi para petani,” kata Rina di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan Mulai 2028, Komisi X DPR Siap Kawal Penyusunan APBN

101 Dhanis Iswara

Menanggapi kondisi di lapangan, Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menyalurkan bantuan air darurat guna menyelamatkan tanaman yang terancam mati kekeringan.

Selain itu, Rina juga menuntut akselerasi pembangunan infrastruktur jangka panjang, seperti rehabilitasi jaringan irigasi sekunder dan tersier, penambahan jumlah embung, pembuatan sumur bor di wilayah potensial, serta pemasangan jaringan perpipaan ke lahan pertanian.

“Pemerintah perlu mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, memperbanyak pembangunan embung dan tampungan air, membangun sumur bor di wilayah yang memiliki potensi air tanah, serta memasang jaringan perpipaan menuju lahan-lahan pertanian,” tegas legislator asal Dapil Jawa Barat itu.

Lebih lanjut, politisi PKB itu menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan kelompok tani.

“Sinergi ini diperlukan agar pemetaan wilayah rawan kekeringan dapat dilakukan secara proaktif,” katanya.

Ia berharap sistem pemetaan dini tersebut mampu mencegah kerugian petani sebelum kerusakan tanaman terjadi secara masif.

“Pemerintah harus bekerja secara ekstra, karena ancaman kekeringan tahun ini lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.