Menkeu Dorong MBG Gandeng BUMDes hingga UMKM Perkuat Rantai Pasok

TODAYNEWS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal untuk memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat rantai pasok sekaligus meningkatkan kapasitas logistik program MBG. Dengan skema ini, bahan pangan diharapkan dapat diserap langsung dari produsen yang berada di sekitar lokasi SPPG.

“Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” ujar Purbaya saat menanggapi pandangan salah satu fraksi dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa.

Ia mengakui pelaksanaan program MBG pada tahap awal masih menghadapi sejumlah tantangan. Kendala tersebut meliputi kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, hingga kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan telah membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah.

Pengawasan itu akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan BGN sendiri, tetapi dari tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan ada vested interest,” tutur Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6).

Evaluasi terhadap pelaksanaan program serta serapan anggaran MBG akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang terbukti bermasalah dalam menjalankan program tersebut.

Selain memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia di bidang keuangan apabila Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.

Rencana pembentukan tim pengawas itu muncul setelah Kepala BGN Nanik S. Deyang bertemu dengan Menkeu dan menyampaikan masih adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pengawasan program MBG di daerah.