DPR Kritik Anggaran Ditjen Bina Konstruksi PU: 84 Persen Habis buat Gaji dan Operasional

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mengkritik keras ketimpangan alokasi anggaran di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Ia menilai kondisi ini berpotensi mengganggu fungsi pengawasan dan penjaminan mutu infrastruktur nasional.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Ramai-ramai Desak Evaluasi Total Latsarmil Usai 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal Dunia

65 Dhanis Iswara

Kritik tersebut disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Ditjen Bina Konstruksi baru-baru ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Politikus Fraksi NasDem ini mengaku terkejut karena sebagian besar anggaran lembaga tersebut habis untuk kebutuhan internal, bukan untuk program kerja utama.

Dari total anggaran sebesar Rp418,48 miliar, sekitar 84 persen tersedot untuk belanja pegawai dan sisanya dialokasikan bagi operasional rutin.

Baca Juga

3 hari  lalu

UMKM-Pariwisata Punya Ikatan Kuat, DPR Desak Pemerintah Bangun Business Matching

62 Dhanis Iswara

“Saya agak syok juga melihat bahwa anggaran ini hanya Rp418,48 miliar, di mana 84 persennya tersedot untuk belanja pegawai dan sisanya operasional rutin. Saya tidak melihat satu pun anggaran yang mendukung fungsi substantif dari institusi ini,” ujar Erna.

Menurut Erna, minimnya porsi anggaran untuk program kerja menimbulkan pertanyaan besar mengenai kemampuan Ditjen Bina Konstruksi dalam menjalankan tugas strategisnya, seperti pembinaan jasa konstruksi dan pengawasan kualitas infrastruktur di Indonesia.

“Bagaimana mereka mau melakukan fungsi substantifnya? Bagaimana mungkin kualitas dan mutu (infrastruktur) bisa terjaga dengan kondisi ini?” cetusnya.

Lebih lanjut, Erna menyoroti kontradiksi antara komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola konstruksi dengan dukungan anggaran yang minim bagi lembaga pengawas.

Ia mengingatkan kembali pernyataan Menteri PU mengenai adanya potensi kebocoran anggaran hingga 40 persen yang seharusnya bisa ditekan melalui penguatan tata kelola dan pengawasan.