DPR Minta Perumnas Fokus Benahi Kebijakan dan Budaya Kerja, Bukan Cuma Berharap PMN

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mendorong Perum Perumnas didorong untuk melakukan transformasi fundamental yang menyentuh aspek kebijakan, tata kelola, dan budaya kerja.

Ia menegaskan bahwa penyehatan BUMN perumahan ini tidak bisa hanya mengandalkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN), melainkan harus melalui perbaikan sistemik yang berkelanjutan.

Baca Juga

23 jam  lalu

Komisi IX Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan PMI

54 Dhanis Iswara

Hal itu disampaikan Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direksi Perumnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Politisi Partai NasDem ini mengingatkan, di usianya yang telah menginjak 52 tahun, Perumnas memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan hunian bagi masyarakat.

Namun, rentetan masalah yang terus berulang menurutnya menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi mendalam terhadap arah kompas perusahaan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Ijeck Ingatkan Kemendes PDT: Jangan Ada Duplikasi Program dengan Kementerian Lain!

63 Dhanis Iswara

“Saya tidak ingin masuk ke ruang teknis karena Direksi tentu lebih memahami hal itu. Yang ingin saya lihat adalah dari sisi kebijakan, apa yang harus diperbaiki agar 50 tahun ke depan Perumnas tidak lagi menghadapi situasi yang sama seperti sekarang,” ujar Asep.

Asep menilai tantangan terbesar Perumnas adalah menemukan keseimbangan antara menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation/PSO) dengan membangun bisnis yang sehat.

Menurutnya, pengalaman sejumlah negara, termasuk Singapura menunjukkan perusahaan penyedia perumahan milik negara tetap mampu menjalankan mandat sosial tanpa mengorbankan keberlanjutan usahanya.

Selain itu, ia menegaskan dukungan terhadap Perumnas tidak boleh berhenti pada pembahasan penyertaan modal negara (PMN), tetapi harus diarahkan pada kebijakan yang mampu mendorong transformasi perusahaan secara menyeluruh.

“Kita perlu melakukan komparasi dan mencari benchmark dari negara lain, misalnya Singapura. Di satu sisi Perumnas punya beban menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi di sisi lain juga harus mampu membiayai bisnis yang bersifat komersial. Di situlah kita perlu mencari formulasi kebijakan yang tepat,” katanya.

Lebih lanjut, Asep mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi Perumnas tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis atau dukungan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan budaya organisasi.

Menurutnya, perubahan harus dimulai dari penguatan integritas serta nilai-nilai perusahaan agar berbagai persoalan yang berulang tidak kembali terjadi.

“Kalau kemudian ada berbagai persoalan teknis, temuan hingga melakukan restatement keuangan, itu tentu harus menjadi bahan evaluasi. Yang lebih penting adalah bagaimana secara kultural values perusahaan itu diperbaiki, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik bisa mulai dihilangkan,” jelas Asep.

“Dengan begitu, Perumnas bisa terus tumbuh sebagai perusahaan yang sehat sekaligus tetap menjalankan amanahnya kepada masyarakat,” demikian Asep menambahkan.