Petani di Labura Tewas Diduga Dianiaya Oknum TNI, Komisi I: Harus Diusut Tuntas

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica, meminta agar kasus tewasnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh aparat di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatra Utara, diusut hingga tuntas.

Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Sumatra Barat II itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut, sekaligus mendorong agar proses pengusutan dilakukan secara transparan.

Baca Juga

17 jam  lalu

KPK Duga Pengondisian Proyek Meluas di Kemenhub, Tak Hanya Terjadi di DJKA

65 Afrizal Ilmi

Ia menegaskan, proses hukum atas dugaan pelanggaran yang diduga melibatkan 6 anggota oknum TNI wajib berjalan secara profesional, objektif, dan terbuka demi keadilan masyarakat.

“Peristiwa seperti ini harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Cindy dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi bidang pertahanan, ia turut mengapresiasi langkah awal Kodam I/Bukit Barisan yang telah melakukan penyelidikan internal dan memberikan keterangan kepada publik.

Baca Juga

1 minggu  lalu

KPK Akui Azis Taba Minta Penangguhan Penahanan dalam Kasus Kuota Haji

87 Afrizal Ilmi

Namun, ia mengingatkan agar kelanjutan prosesnya tetap berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Komitmen penegakan disiplin dan hukum harus menjadi prioritas. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan secara tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegas Cindy.

Lebih lanjut, Cindy juga mengimbau masyarakat untuk tenang, menghormati proses hukum, dan tidak menyebarkan informasi spekulatif yang belum terverifikasi agar situasi tetap kondusif.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat pengawasan internal dan profesionalisme aparat negara.

Cindy juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh situasi di tengah masyarakat.

“Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi negara. Karena itu, penyelesaian perkara secara transparan, adil, dan sesuai hukum merupakan langkah terbaik untuk menjaga marwah institusi sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat,” pungkasnya.