Pemerintah Perlu Turun Tangan Atasi Gelombang PHK

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya menyoroti isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja Indonesia yang akan terjadi.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan intervensi, salah satunya dengan memperbanyak program padat karya.

Baca Juga

1 hari  lalu

ASN Terima Honor Rp9,5 M, Kemendagri Perlu Turun Tangan

57 Akbar Budi

PHK massal menjadi pukulan telak bagi para pekerja dan keluarganya. Tidak hanya itu, PHK juga akan berdampak serius pada stabilitas ekonomi makro.

“Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan menimbulkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan,” katanya kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap isu adanya gelombang PHK massal yang akan terjadi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Tuding Balik Soal Demo Mahasiswa UBK, Deddy Sitorus: Yang Menunggangi Itu Ya Mas Wapres

70 Dhanis Iswara

“Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak,” katanya.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal mengungkapkan, ada dua perusahaan otomotif Jepang di Jawa Timur akan melakukan PHK.

Pernyataan itu diungkapkan Said Iqbal dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

“PHK juga terjadi kemungkinan besar di dua perusahaan otomotif di Jawa Timur,” kata Said Iqbal.

Dua pabrik otomotif Jepang itu akan dipindahkan ke Vietnam. Namun, Said Iqbal tidak mengungkap nama perusahaan yang akan melakukan PHK besar-besaran tersebut.

“Jadi untuk dua perusahaan saya kasih inisialnya PT J dan PT S,” kata Said Iqbal.

Ia menjelaskan mengapa dirinya belum menyebut nama perusahaan tersebut. Sebab, kedua perusahaan dengan melakukan dialog dengan serikat pekerja.

“Perusahaan itu masih negosiasi dengan serikat pekerjanya. Sudah hampir setahun negosiasi itu,” katanya.

Ia mengungkapkan, ada potensi ribuan pekerja yang terancam PHK jika kedua perusahaan tersebut berhenti beroperasi.

Perusahaan berinisial PT J total pekerjanya sebanyak 7.000 orang. Sementara itu, PT S memiliki sebanyak 4.000 pekerja.

Ia menyebutkan akan ada potensi PHK sebanyam 3.000 pekerja. “3.000 omong-omongnya, tapi mungkin di ribuanlah angkanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, serikat pekerja sedang berdialog dengan pihak perusahaan untuk meyakinkan prinsipal di Jepang.

“Kemungkinan PHK apa pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan karena ini juga belum terjadi,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi ancaman PHK yang akan terjadi di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap ancaman PHK terhadap pekerja Indonesia.

“Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Dirjen Jamsos PHI, kita terus melakukan monitoring,” katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, ancaman PHK karena ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Menurutnya, gejolak geopolitik berdampak ke dalam negeri.

“Kita sama-sama paham ada kondisi ekonomi global yang memang itu kemudian berdampak ke dalam negeri,” katanya.

Namun, ia menyakini ancaman PHK dapat ditekan dengan membangun semangat kebersamaan dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini modal yang baik buat kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tantangan ketenagakerjaan,” ujarnya.