Ombudsman RI Pastikan Saran Perbaikan Tata Kelola Sekolah Rakyat Ditindaklanjuti

TODAYNEWS.ID – Ombudsman RI memperkuat komitmen pengawasan terhadap program prioritas nasional di sektor sosial, salah satunya tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat.

Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan pimpinan Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga

4 hari  lalu

TNI AL Sebut Bisa Panen Dua Sampai Empat Ton Kedelai di Setiap Wilayah

64 Azis Arriadh

Pertemuan tersebut untuk mengevaluasi dan meninjau langsung sejauh mana realisasi atas tujuh saran dan rekomendasi perbaikan tata kelola serta regulasi sekolah rakyat yang telah disampaikan Ombudsman RI kepada Kemensos pada 5 Desember 2025 lalu.

Nuzran Joher menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka dan komitmen Kemensos dalam menindaklanjuti masukan dari Ombudsman RI guna mencegah potensi maladministrasi pelayanan publik dalam program  sekolah rakyat.

“Pertemuan hari ini dalam rangka pemantauan, kita minta tindak lanjut rekomendasi, saran, dan masukan kami terhadap program prioritas Bapak Presiden, yaitu Sekolah Rakyat, di mana aktor bisnisnya ada di Kementerian Sosial,” jelas Nuzran dikutip Kamis (28/5/2026).

Baca Juga

23 jam  lalu

Rupiah Melemah Tembus Rp17.800 per Dolar AS, Purbaya Pastikan APBN Tetap Aman

52 Azis Arriadh

Berdasarkan hasil diskusi, Nuzran mengungkapkan kegembiraannya karena Kemensos telah secara substansial menjalankan proses perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.

“Alhamdulillah, dari tujuh saran rekomendasi kita terhadap regulasi dan bagaimana tata kelola Sekolah Rakyat ini, secara proses sudah dilakukan. Kami sangat senang (saran) ini sudah dilakukan dengan baik,” kata Nuzran.

Nuzran mengakui, sebagai program yang baru berjalan kurang dari satu tahun, dinamika dalam hal regulasi dan operasional sistem tata kelola merupakan hal wajar yang perlu terus disempurnakan.

Ombudsman RI mencatat terdapat delapan poin catatan yang telah diterima sepenuhnya oleh pihak Kemensos untuk dilakukan perbaikan secara bertahap.

Menyambut evaluasi positif tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, menegaskan komitmen Kemensos untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Secara khusus, Robben mengajak Ombudsman RI untuk tidak hanya mengawasi dari sisi regulasi, namun ikut terjun memantau pelaksanaan teknis di lapangan.

“Kami sangat menghargai hasil kajian dan rekomendasi dari Ombudsman RI sebagai panduan berharga bagi kami. Program Sekolah Rakyat ini adalah prioritas nasional untuk masyarakat miskin ekstrem, sehingga kami ingin memastikan pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan bebas dari celah maladministrasi,” ujar Robben.

Langkah strategis kedepan, Ombudsman RI dan Kemensos RI sepakat untuk menjalin kerja sama formal yang lebih erat. Hal ini menanggapi permintaan pihak Kemensos agar Ombudsman turut mengawal sisi pelaksanaan teknis di lapangan secara lebih dekat.

Nuzran menegaskan, Ombudsman RI akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengawasi program ini demi memastikan hak masyarakat miskin ekstrem terhadap pelayanan pendidikan dasar terpenuhi dengan baik.

“Insya Allah kita akan melakukan kerja sama dengan pihak kementrian Sosial untuk lebih dekat lagi (mengawasi teknis lapangan) dan kita akan instruksikan kepada 34 Kepala Perwakilan (Ombudsman) nanti untuk ikut mengawal program Sekolah Rakyat ini di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sinergi berkelanjutan ini diharapkan dapat memastikan program “Sekolah Rakyat” berjalan secara berkelanjutan dan sempurna sesuai dengan harapan Presiden.

“Mudah-mudahan kita harapkan prioritas nasional ini dapat berjalan sesuai harapan bapak Presiden dan sesuai amanat Undang-Undang Dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Nuzran Joher.