Timwas Haji DPR Soroti Minimnya Nakes dalam Pelaksanaan Haji 2026

TODAYNEWS.ID – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh, menyoroti masih minimnya jumlah tenaga kesehatan (nakes) dalam pelaksanaan ibadah haji 2026.

Menurutnya, permasalahan kesehatan masih menjadi salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan haji di tahun ini, terlebih dengan tingginya jumlah jemaah usia lanjut (lansia), penyandang disabilitas, dan jemaah risiko tinggi (risti).

Baca Juga

2 hari  lalu

Selama 24 Jam Terakhir, Iran Izinkan 25 Kapal Melintasi Selat Hormuz

78 Dhanis Iswara

Hal itu disampaikan Nihayatul berdasarkan hasil pengawasan Timwas Haji DPR di hotel-hotel jemaah di Madinah dan Makkah, diskusi dengan petugas kesehatan di kloter, hingga peninjauan langsung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah dan Makkah.

“Saya selaku anggota Timwas dari Fraksi PKB dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyoroti persoalan kesehatan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Salah satu catatan penting kami adalah masih kekurangan tenaga kesehatan yang mendampingi jemaah,” ujar Nihayatul di Mekkah, dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga kesehatan haji hanya sekitar 1.200 orang. Apalagi dalam pelaksanaannya, Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) kini hanya terdiri dari dua tenaga kesehatan untuk satu kloter yang berisi sekitar 400 jamaah.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Minta Kemlu Evaluasi Protokol Perlindungan WNI di Kawasan Konflik

63 Dhanis Iswara

“Dengan komposisi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan risiko tinggi yang umumnya mencapai lebih dari 30 persen di setiap kloter, tentu beban tenaga kesehatan menjadi sangat berat,” katanya.

Menurut Nihayatul, kebutuhan tenaga kesehatan semakin meningkat setelah adanya kebijakan rumah sakit di Arab Saudi yang mewajibkan pasien didampingi penjaga, dan penjaga tersebut harus berasal dari petugas kesehatan.

“Dulu pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak harus ditunggu petugas kesehatan. Sekarang ada kebijakan baru, dua pasien harus ada satu penjaga. Akibatnya tenaga kesehatan kita menjadi sangat terbatas karena harus menjaga pasien di rumah sakit,” jelasnya.

Nihayatul juga mengungkapkan bahwa kasus penyakit dalam, bedah, hingga ortopedi cukup banyak dialami jemaah haji Indonesia. Namun jumlah dokter spesialis yang tersedia di KKHI dinilai belum memadai.

“Dokter spesialis penyakit dalam di KKHI Madinah jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya. Akibatnya layanan konsultasi dan kunjungan sering tertunda dan tidak bisa dilakukan setiap hari,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dokter bedah di KKHI Madinah tahun ini ditiadakan, sementara dokter ortopedi baik tahun ini maupun tahun sebelumnya juga tidak tersedia. Padahal, banyak jemaah yang mengalami kasus bedah maupun gangguan tulang dan persendian.

“Untuk sementara kasus-kasus bedah di-back up oleh dokter spesialis anestesi yang ada. Ini tentu menjadi perhatian serius karena kebutuhan layanan kesehatan jamaah sangat kompleks,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya tenaga kesehatan jiwa. Nihayatul menyebut saat ini hanya terdapat satu dokter spesialis kesehatan jiwa di Madinah, baik untuk layanan KKHI maupun sektor.

“Kasus gangguan kesehatan jamaah juga cukup banyak, tetapi dokter spesialis kesehatan jiwa hanya satu orang. Selain itu juga belum ada tenaga fisioterapis, padahal kebutuhan layanan fisioterapi cukup tinggi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Nihayatul mendorong adanya penambahan jumlah tenaga kesehatan haji kloter. Ia menilai idealnya setiap kloter didampingi minimal tiga tenaga kesehatan.

“Setidaknya tiga tenaga kesehatan untuk satu kloter. Meskipun istithaah kesehatan sudah diterapkan, pengawasan dari Puskeshaji sudah diperketat, dan teknologi sudah dimanfaatkan, namun kondisi di lapangan menunjukkan beban kesehatan jemaah masih sangat tinggi dan kemungkinan tidak berubah signifikan dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.