Kemendagri Dorong Transformasi BPBD, Respons Bencana Harus Lebih Cepat dan Efektif

TODAYNEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong transformasi BPBD untuk memperkuat layanan penanggulangan bencana di daerah di tengah meningkatnya frekuensi serta kompleksitas bencana di Indonesia.

Langkah tersebut diperkuat melalui penerbitan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD yang menegaskan penanggulangan bencana sebagai layanan dasar wajib pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan perubahan pola bencana menuntut pendekatan baru yang tidak lagi hanya berfokus pada respons darurat, melainkan lebih mengedepankan pencegahan serta pengurangan risiko.

“Jika bencana besar terjadi malam ini, apakah kita benar-benar siap melindungi masyarakat, atau justru masih akan terkejut ketika dampaknya sudah meluas?” kata Safrizal dalam Sosialisasi dan Focus Group Discussion tingkat nasional implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 yang diadakan 7 Mei 2026.

Menurut dia, berbagai kejadian banjir bandang, cuaca ekstrem, dan bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa waktu respons kini semakin sempit, sementara dampak yang ditimbulkan semakin luas.

Ia menilai pendekatan lama yang hanya mengandalkan respons saat bencana terjadi sudah tidak lagi memadai karena banyak kejadian terbaru melampaui pola historis yang selama ini dijadikan acuan pembangunan.

“Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras bagi kita semua untuk segera bertindak. Kegagalan kita dalam memitigasi risiko hari ini adalah jaminan kerugian yang lebih besar di masa depan,” ujarnya.

Kemendagri mencatat Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam Indeks Risiko Bencana 2025 dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Sebanyak 96,27 persen penduduk tinggal di wilayah rawan bencana, sementara kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp22,85 triliun setiap tahun.

Safrizal menegaskan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat karena respons cepat pada 24 jam pertama sangat menentukan keselamatan warga terdampak.

“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikelola oleh lembaga yang lemah secara struktur. BPBD harus berdiri sendiri agar mampu bertindak cepat dan tepat saat krisis terjadi,” katanya.

Kemendagri juga mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana melalui empat pendekatan utama, yaitu pencegahan, kolaborasi lintas sektor, desentralisasi, serta kemitraan antarpemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, hingga media.

Selain itu, Kemendagri memperkenalkan konsep Harmony with Disaster yang mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan dengan risiko bencana secara aman dan berkelanjutan.

“Kita harus berani mendahului bencana, bukan terus tertinggal mengejar dampaknya,” ujar Safrizal.

Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA turut mendukung penguatan tata kelola kebencanaan di Indonesia. Minister Counsellor Human Development dan Humanitarian Pemerintah Australia Tim Stapleton mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari kemitraan Indonesia-Australia dalam pengurangan risiko bencana.

“Pemerintah Australia sangat mengapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri dan BNPB atas kepemimpinan dan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia,” kata Tim Stapleton.