Komisi VII Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia, menilai bahwa kebijakan bebas visa harus dievaluasi dan lebih selektif agar berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko, menyebut bahwa kebijakan bebas visa bukan faktor utama yang menentukan banyaknya turis mancanegara datang ke Tanah Air.

Baca Juga

3 hari  lalu

HET Minyakita Akan Dinaikkan, Komisi VI Ingatkan Harga di Pasaran saja Sudah Melampaui Batas

63 Dhanis Iswara

Hendarsam menjelaskan bahwa pada saat Indonesia menerapkan bebas visa untuk 169 negara pada 2019, jumlah kunjungan tercatat 12,4 juta. Sementara pada 2025, ketika kebijakan diperketat menjadi hanya 17 negara bebas visa, jumlah kunjungan justru naik menjadi 14,3 juta.⁠

Merespons hal tersebut, Chusnunia mengatakan, bukan kebijakan bebas visa yang keliru, tetapi bagaimana kedepan lebih selektif dalam pemberian kebijakan bebas visa.

“Apa yang dijelaskan Pak Dirjen tidak salah karena berbasis data meski demikian point utamanya bukan pada menghapus kebijakan bebas visanya, tapi lebih selektif pada negara-negara mana yang menjadi asal wisatawan yang terkait dengan kebijakan bebas visa,” kata Chusnia pada Jumat (8/5/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

Hampir 4 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah, Komisi X Tekankan Akses dan Afirmasi Pendidikan

45 Dhanis Iswara

Ia juga menambahkan dari data kunjungan wisatawan mancanegara tersebut kita bisa menseleksi mana wisatawan yang datang terkait dengan kebijakan bebas visa.

Meski demikian politisi yang akrab disapa Nunik tersebut sependapat bahwasanya selain persoalan bebas visa wisatawan asing lebih mempertimbangkan kemudahan layanan, digitalisasi, dan treatment selama berada di Indonesia dibanding kebijakan bebas visa.

“Kita harus terus mendorong pergeseran strategi pariwisata dari sekadar mengejar jumlah kunjungan (mass tourism) menjadi fokus pada kualitas, pengalaman, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi yang lebih besar,” tambahnya.

Menurutnya paradigma ini menekankan pada keamanan, kenyamanan, serta kepuasan wisatawan.

Terlebih Pemerintah sendiri telah mencanangkan fondasi besar terhadap pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan merujuk pada Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Quality tourism ini bukan hanya tentang jumlah kunjungan, tetapi bagaimana daya saing destinasi yang kita miliki dapat memberikan pengalaman yang unik, bernilai tinggi, berkelanjutan dan yang juga tidak kalah penting adalah berdampak pada perekonomian masyarakat,” pungkasnya.